Search

Buku ini mencoba mengkaji pandangan dua filsuf dari genre Filsafat Analitik: Ludwig Wittgenstein (1889-1951) dan Mehdi Hairi Yazdi (1923-1999), khususnya respons mereka terhadap keabsahan dan kebermaknaan bahasa mistik. Masalah pokok yang diketengahkan dalam buku ini yaitu: pertama, bagaimana posisi bahasa sebagai medium ekspresi filsafati terkait keabsahan bahasa mistik. Kedua, bagaimana system of thought kedua filsuf tersebut dalam kaitannya dengan problem keabsahan bahasa mistik. Ketiga, bagaimana implikasi dan konsekuensi pemikiran kedua filsuf tersebut dalam kancah pemikiran filsafat kontemporer, khususnya jika dikaitkan dengan fenomena New Age. Pembaca akan mendapati beberapa terra menarik seperti: aras konseptual bahasa mistik, bahasa dan pengalaman mistik, ke arah perumusan bahasa mistik, pengalaman mistik, fisika quantum, dan New Age. Dengan pemaparan tema tersebut buku ini akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa program S-1, S-2 maupun S-3 yang sedang mempelajari dan mendalami Filsafat Islam, Filsafat Ilmu, Filsafat Bahasa, dan Mistisisme Islam. *** Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Banyaknya kalangan yang masih pro dan kontra tentang mengajarkan membaca dan menulis pada anak usia dini (AUD) yaitu TK (Taman Kanak-Kanak) atau RA (Raudhatul Athfal). Sebagian menyatakan bahwa membaca dan menulis pada anak usia dini (AUD) sebelum masuk sekolah dasar (SD/MI) berarti memaksakan anak untuk memiliki kemampuan yang seharusnya baru diajarkan di SD/MI, akibatnya anak tersebuat merasa terbebani dengan belajar membaca. Hal ini mengakibatkan waktu bermain, yang seharusnya adalah aktivitas dominan di usia mereka akan berkurang atau bahkan terabaikan, sehingga dikhawatirkan akan menghambat perkembangan potensi dan kemampuan anak secara optimal dikemudian hari, asumsi ynag berkembang pun anak cepat berkembang, cepat layu. Sebagian lain berpendapat, tidak masalah mengajarkan membaca dan menulis sejak anak usia dini. Biasanya yang memiliki pendapat untuk membolehkan anak diajarkan baca dilatarbelakangi agar anaknya tidak mengalami kesulitan ketika masuk SD/MI. Tuntutan masuk ke SD/MI pada saat ini mensyaratkan bahwa anak sudah mampu untuk membaca dan menulis. Sehingga merupakan kekhawatiran orang tua bahkan guru jika anak-anak mereka (TK/RA) belum bisa membaca ketika mau masuk di sekolah dasar (SD/MI). Orang tua khawatir tidak diterima di sekolah dasar saat seleksi masuk, sedangkan guru khawatir diaanggap tidak mampu memngajar dan khawatir gread sekolah menurun atau program kemampuan membaca menjadi brand sekolah (TK/RA) tersebut. Dengan adanya polemik tersebut, tidak jarang membuat orangtua menjadi bingung, pendapat mana yang harus diikuti karena masing-masing pendapat memiliki alasan yang cukup kuat. Hal ini yang mendorong penulis untuk menyusun buku yang berjudul, “Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Pendidikan Islam dalam Menyikapi Kontroversi Belajar membaca pada Anak Usia Dini”. Diharapkan buku ini dapat memberikan paradigm baru terhadap pendidikan anak usia dini sesuai kajian Islam dan menjadi pencerahan secara ilmiah kepada pembaca, pemerhati pendidikan, pengembang, pengelola dan pelaksana pendidikan Islam di lapangan.

Islam in the modern era.

Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Hal ini dlakukan sebagai bentuk implementasi dari salah satu tuntutan Reformasi tahun 1998. Perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melakukan perubahan tersebut, maka MPR menetapkan lima kesepakatan dasar, yaitu tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mempertegas sistem pemerintahan presidensial; Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan melakukan perubahan dengan cara addendum. Salah satu konsekuensi dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah dibentuknya lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Ide untuk pembentukan Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Berdirinya Lembaga Mahkamah Konstitusi berawal dari diadopsinya ide Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001. Gagasan tentang Constitutional Court tersebut kemudian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 Nopember 2001. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, ditetapkan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD Negara RI tahun 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR untuk sementara ini menetapkan Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Keempat. Pada tahap selanjutnya, DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan yang mendalam, DPR dan Pemerintah kemudian menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu, yang selanjutnya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden menetapkan hakim konstitusi untuk pertama kalinya, yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Tahapan perjalanan Mahkamah Konstitusi ini selanjutnya merupakan pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD Negara RI 1945. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya menurut UUD NRI Tahun 1945, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) macam kewenangan dan juga 1 (satu) kewajiban. Pembahasan tentang Mahkamah Konstitusi dalam buku ini akan diurai dalam bab-bab tersendiri, yang fokusnya pada kewenangan mahkamah konstitusi dalam pembubaran partai politik. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang berguna untuk memahami berbagai hal terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi tergolong masih baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, oleh karena itu penerbitan buku-buku seperti ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pembaca atau siapa saja yang telah bermaksud menambah pengetahuan dan wawasan tentang Mahkamah Konstitusi beserta segala kewenangannya, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Lembaga tersebut.

Indonesian general elections, parties, and politics.

Agama mengalami dinamisasi dalam banyak hal. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat menuntut, agama kemudian menjadi lanskap dari sebuah pemikiran hingga tindakan dari kaum agamawan dalam arti yang sebenarnya atau kaum yang teridentifikasi memiliki ikatan sosial-keagamaan dengan agama dimaksud. Menjadi tidak gampang manakala agama menimbulkan riak-riak sosial di tengah-tengah heteroginitas umat beragama dan sosial. Persoalan menjadi semakin tak sedap manakala agama kemudian menjadi semacam alat pembenar bagi tindakan-tindakan sosial, ritus hingga politik. Inilah kemudian kenapa kita selalu dihadapkan kepada ketegangan-ketegangan horisontal yang ketegangannya tak lagi terkira dimana kebenaran atas nama agama dijunjung setinggi langit oleh masing-masing pemeluk agama. Tidak hanya bangsa kita. Nyaris semua agama di semua pemeluknya di semua negara di dunia ini memiliki sejarah ketegangan antar sesama pemeluk agama. Bahkan bolehlah kita sebut misalnya Nasrani, yang mengusung jargon “tebarkan kasih untuk sesama” memiliki sejarah yang panjang atas akan aksi pemasungan atas jargon luhur ini. pun demikian misalnya Islam, Hindu, Budha dan semua aliran kepercayaan menguat dan memiliki pendukungnya yang sedikit memiliki pola yang sama dalam hal ekstrimitas dalam memaknai agama dalam berkehidupan sosial dalam sebuah lingkungan kecil hingga besar (baca: negara). Dari kenyataan ini agama menjadi momok bagi sebagian orang. Agama jugalah yang membuat orang antipati terhadap agama seperti yang kita kenal dengan sebutan kelompok atau individu dari paham yang mengadopsi ateisme. Bagaimana mestinya agama berbuat dan bersetubuh dengan mesra bersama-sama manusia? Perlukah ada kajian panjang tentang agama dan wacana keagamaan yang selama ini sudah dipandang sangat keluar dari gelanggang yang sesungguhnya sudah disediakan untuk tupoksi dari agama itu sendiri. Perlukah agama direvitalisasi dan disesuaikan dengan zaman saat ini.

Kita hanya memiliki Pramoedya Ananta Toer. Setelah dia, tidak ada lagi. Karya-karyanya pilih tanding. Bahkan catatan, foto, atau video akan merasa takluk pada ketajaman pena Pram dalam menggambarkan latar kehidupan era kolonial. Siapa pun yang ingin “merasakan” hidup pada masa penjajahan, bacalah karya Pram—dan, sayangnya, ini adalah satu-satunya. Hidupnya yang dipenuhi oleh pergolakan politik dan ideologi membuatnya yakin bahwa menulis adalah tugas suci nasionalnya, dan karena itu merupakan sebuah tindakan politik. Ia memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan lewat jalan bercerita dan berkarya. Menulis sebagai tindakan politis, dengan demikian, adalah menulis yang terilhami oleh semangat transformasi sosial dan nilai-nilai kemanusiaan Indonesia. Melalui buku ini, pembaca akan diperkenalkan secara lebih komprehensif, bukan saja riwayat hidup Pram dari lahir hingga wafat, melainkan juga pergulatannya dalam silang-sengkarut politik dan ideologi, serta perlawanan abadinya terhadap despotisme kekuasaan.

Tulisan dalam buku ini kami klasifikasikan menjadi lima bagian. Bagian 1, Sketsa Biografis yang ditulis oleh Moch Nur Ichwan. Bagian 2, Pemikiran dan Kiprah, yang ditulis oleh Zuly Qodir, Maharsi, Hartono, dan Elga Sarapung. Bagian 3, Agama, Kemanusian dan Keadaban, yang merupakan sumbangan tulisan berdasarkan bidang masingmasing, namun didedikasikan untuk perayaan hari lahir Prof Machasin, yang ditulis oleh Noorhaidi Hasan, Leonard C. Epafras, Ahmad Suaedy, Muhammad Jadul Maula, Ening Herniti, Moh. Kanif Anwari. Bagian 4, Muhammad Machasin di Mata Para Sahabat, yang ditulis oleh Yahya Wijaya, Bhikkhu Sri Pannyavaro Mahathera, Rm. Budi Subanar, KH. Husein Muhammad, Nur Syam, M. Fuad Nasar, Masruchah. Bagian 5, Muhammad Machasin di Mata Para Murid, yang ditulis oleh Gede Suwindia, Ismail Yahya, Mambaul Ngadhimah, M. Solahudin, Umar Bukhory, Adi Fadli, Arif Maftuhin, Ibnu Burdah. Prolog ditulis oleh Prof. Dr. M. Amin Abdullah dan epilog ditulis oleh Prof. Dr. Phil. Al Makin.

Islam and political conflict in the New Order era in Indonesia.