Search

Lahirnya Kurikulum 2013 sebagai langkah lanjutan dari proses pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Keberadaan Kurikulum 2013 didasarkan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Dalam tataran konsep dan implementasinya, kurikulum dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi dan bahan pelajaran, metode yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran, serta alat evaluasi pembelajaran. Keberadaan kurikulum sangat terkait langsung dengan tujuan atau target yang diharapkan dalam pendidikan, seperti tujuan nasional jangka panjang yang termaktub dalam UU No. 20. Tahun 2003, tujuan institusional sekolah/madrasah, maupun tujuan pembelajaran yang menjadi target pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Terkait dengan tujuan tersebut dalam Kurikulum 2013, dikenal dengan istilah Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), dan Kompetensi Dasar (KD). Ketiga komponen tujuan tersebut semua bermuara pada tuntutan pembelajaran yang dapat mengarahkan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang selalu taat dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya (selanjutnya disebut sikap spiritual atau KI 1), bertanggung jawab sebagai warga negara yang mandiri dan demokratis (selanjutnya disebut sikap sosial atau KI 2), wawasan pengetahuan (selanjutnya disebut pengetahuan atau KI 3) dan skill (selanjutnya disebut keterampilan atau KI 4) yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal lain yang tak kalah penting dari kurikulum selanjutnya adalah proses penyampaian materi ajar dan evaluasi yang akan dilakukan seorang pendidik. Oleh karena itu, setiap terjadi perubahan kurikulum (termasuk Kurikulum 2013) berimplikasi pada perubahan SKL, Isi, Proses Pembelajaran, dan Evaluasi Pembelajaran.

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan bagi mahasiswa, guru, maupun dosen khususnya di bidang Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)/Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan juga dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Buku ini memuat tiga bab yang membahas tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan, pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, dan materi pelajaran PPKn di SD/MI. Menurut Muhammad Yamin (perumus Pancasila), berdirinya negara bangsa Indonesia tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan kuno yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Pembentukan negara Indonesia telah melalui tiga tahap, yaitu: (1) zaman Sriwijaya di bawah Dinasti Syailendra (600-1400 M); (2) negara-bangsa pada zaman Majapahit (1293-1525 M). Dua tahap negara-bangsa adalah negara-bangsa lama; (3) negara-bangsa modern, negara Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 (Syarbaini, 2012). Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI). Mengenai sejarah Indonesia sebelum proses ini dan setelah ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ada beberapa hal yang perlu dipahami di masa lalu. Hal ini terkait dengan perjuangan kerajaan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Adapun kerajaan dan masa kebangkitannya, misalnya: Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit dan Masa Kebangkitan Indonesia. Berikut penjelasannya.

Belajar dalam Islam menjadi sebuah kewajiban bagi setiap Muslim. Belajar dari berbagai negara yang tergolong maju setidaknya ada dua pelajaran penting yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia yaitu menciptakan pemerintahan yang bersih dan pendidikan yang bagus (clean governance and good education). Tantangan di era globalisasi tentunya memberikan semangat baru bagi dunia pendidikan. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, harusnya para praktisi pendidikan semakin menunjukkan integritasnya dengan menghasilkan beberapa karya tulis yang dapat menjadi acuan dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum yang semakin berkembang hingga kini lahirnya kurikulum di perguruan tinggi berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai acuan untuk menciptakan generasi-generasi emas yang berkompeten, bukan hanya dalam ilmu pengetahuan, tapi keterampilan dan karakter yang dapat ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Berkembangnya kurikulum harusnya dapat mengembangkan kreativitas tenaga pendidik dalam memajukan pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dari negara-negara maju dan berkembang lainnya. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) diharapkan mampu mengembangkan kemampuan bersosial pada setiap individu, kesadaran akan bermasyarakat dan tentunya kemampuan berbangsa dan bernegara dengan baik. Faktanya, kesadaran individu dalam memaknai kehidupan bersosial masih sangat disayangkan, hal ini dapat dilihat dari merosotnya karakter warga negara yang tidak mempunyai kesadaran untuk berbangsa dan bernegara. Sikap acuh tak acuh menjadi hal yang biasa dalam bermasyarakat. Salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara penyampaian konsep dan teori ilmu pengetahuan sosial pada lembaga pendidikan.

Indonesia merupakan negara yang sangat istimewa karena memiliki banyak suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan yang menjadi identitas suatu kelompok (Lubis & Rasyid, 2023). Atas dasar ini, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa penting melestarikannya. Oleh sebab itu, hal ini harus selalu disampaikan pada pendidikan formal, ketika proses belajar mengajar berlangsung. Proses belajar mengajar memerlukan pendekatan yang menghormati dan mengintegrasikan kekayaan budaya tersebut agar mahasiswa dari berbagai latar belakang merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Saat ini masih terdapat kesenjangan dalam akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan terpinggirkan. Kurikulum dan metode pembelajaran yang tidak relevan mahasiswa di wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Penerapan Culturally Responsive Teaching (CRT) bertujuan untuk menghubungkan materi dengan pengalaman dan kehidupan sehari-hari mahasiswa agar proses belajar lebih bermakna. Salah satu tantangan dalam pendidikan di Indonesia adalah masalah stereotip, diskriminasi, dan kurangnya representasi budaya lokal dalam pembelajaran. CRT mendorong pendidikan yang adil dan inklusif dengan menekankan pentingnya penghargaan terhadap keragaman dan mempromosikan pemahaman antarkultural yang relevan untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan toleransi di perguruan tinggi. Kebijakan Kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan dosen untuk mengadaptasi metode pengajaran sesuai konteks lokal. CRT sejalan dengan prinsip ini karena memungkinkan dosen untuk memasukkan perspektif budaya dan kearifan lokal dalam materi perkuliahan. Selain itu, integrasi CRT mendukung internalisasi nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Dosen di Indonesia perlu menjadi agen perubahan yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa dari latar belakang budaya yang berbeda. CRT menekankan pentingnya dosen memiliki kesadaran budaya dan kemampuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Dengan begitu, proses belajar mengajar dapat lebih berpusat pada mahasiswa dan relevan dengan kehidupan mereka. dengan budaya setempat sering kali menghambat proses belajar

Buku ini ditulis sebagai referensi bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran khususnya pada mata pelajaran PPKn. Adapun pembahasan yang akan diuraikan dalam buku ini berkaitan tentang Rasional Pengembangan Model Pembelajaran EBA, Teori Pendukung Model Pembelajaran EBA, Sintaks Model Pembelajaran EBA, Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis Model Pembelajaran EBA, Implementasi Model Pembelajaran EBA Pada Pembelajaran PPKn di Sekolah Dasar.

Buku komik ini ditulis sebagai referensi bagi siswa khususnya sekolah dasar untuk menerapkan juga mengamalkan nilai-nilai budaya Angkola dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini berjenis buku ajar yang digunakan untuk membantu para mahasiswa/i dalam belajarnya, sehingga mereka mampu memahami juga menerapkan dalam bertindak ketika penelitian dilakukan khususnya lingkup sekolah dasar, serta dapat menyusun laporan penelitian tindakan kelasnya secara tepat berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam buku ini. Untuk menyelesaikan buku ini sangat berat, banyak tantangan dan rintangan yang harus dilewati di sela-sela kesibukan. Bismillah salah satu yang menjadi kekuatan penulis dalam mempercepat penulisan buku ini ialah tekad untuk mewujudkan buku ajar bagi para mahasiswa atau bisa juga menjadi rujukan bagi dosen maupun guru

Pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan. Maju mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pendidikan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting yang dapat dijadikan sarana menciptakan generasi unggul. Namun, fenomena yang menjadi problem sampai saat ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, salah satunya adalah terkait dengan kompetensi guru yang belum optimal dalam menggali potensi murid selama proses pembelajaran berlangsung mulai dari jenjang pendidikan dasar. Pada hakikatnya mengajar merupakan usaha guru untuk menciptakan dan merancang proses pembelajaran yang dapat menjadikan murid aktif sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan. Hal terpenting dalam proses pembelajaran bukan hanya memfokuskan hasil, melainkan juga pada proses. Artinya, guru perlu menilai dan mengevaluasi usaha murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran disamping hasil ujiannya. Jadi, guru perlu memberikan penilaian bukan hanya kepada pengetahuan yang dimiliki murid saja, tetapi juga terhadap sikap dan keterampilan mereka selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

Perkembangan hukum syariah di Indonesia telah menempuh perjalanan panjang, khususnya dalam penerapan hukum ekonomi syariah. Sejak masa kerajaankerajaan Islam di Nusantara, hukum syariah telah diterapkan di kalangan masyarakat Islam, terutama dalam hal perkawinan, waris, dan muamalah (transaksi ekonomi). Pada masa kolonial Belanda, hukum syariah masih diterapkan secara terbatas di kalangan umat Islam, tetapi secara bertahap mulai tergeser oleh hukum Barat yang dibawa pemerintah kolonial. Setelah Indonesia merdeka, keberadaan hukum syariah mendapat pengakuan melalui sejumlah regulasi, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan waris yang diberlakukan secara eksklusif bagi umat Islam. Hal ini dimulai dengan pendirian Pengadilan Agama yang diatur dalam Undang- Undang (UU) No. 22 Tahun 1946 untuk wilayah Jawa dan Madura, serta UU No. 32 Tahun 1954 untuk wilayah Sumatra. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, munculnya bank syariah menandai titik awal perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, didirikan pada tahun 1991 dan menjadi pelopor sistem keuangan syariah. Tahun 1998 merupakan tonggak penting lainnya dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengakomodasi bank berbasis syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Sejak itu, bank syariah mulai berkembang, diikuti oleh lembaga keuangan syariah lainnya, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah. Tahun 2008, pemerintah menerbitkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur segala aspek perbankan syariah secara lebih terperinci dan memperkuat kedudukan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga diakomodasi dalam sektor pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengembangkan pasar modal syariah yang memungkinkan investasi berdasarkan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan reksadana syariah.

Kehadiran buku ini berperan penting dalam menambah pengetahuan serta sumber belajar bagi mahasiswa, guru, maupun dosen khususnya di bidang sekolah dasar. Buku ini berisikan penjelasan tentang sejarah PPKn, pengembangan materi PPKn, teori belajar pembelajaran PPKn, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran PPKn, model-model pembelajaran PPKn, media pembelajaran PPKn, dan tahapan perencanaan dalam pembelajaran tematik yang berkaitan dengan PPKn. Semoga hadirnya buku ini menjadi dampak perubahan demi kemajuan bangsa Indonesia dan siap menghadapi era Industri 4.0. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup