Search

Buku “Wasiat Wajibah” ini merupakan hasil riset yang didasarkan pada problematika hukum yang muncul dari adanya perkawinan beda agama dan bagaimana pandangan hakim dalam mengatasi dampak dari adanya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama pada sejatinya merupakan perkawinan yang tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, apalagi saat ini telah pula diberlakukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 2023 tentang “Larangan bagi Pengadilan untuk memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama”. Namun dalam kenyataannya, praktik perkawinan beda agama masih juga dilakukan oleh masyarakat. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis berharap kiranya buku ini tidak hanya dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum, namun dapat juga menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat.

Buku antologi ini diberi judul Al Washliyah Studies: Catatan Menuju 1 Abad Al Jam’iyatul Washliyah. Sesuai dengan judulnya, buku ini diterbitkan dalam rangka menjelang 1 Abad Al Jam’iyatul Washliyah, tepatnya pada tanggal 30 Nopember 2021, Al Washliyah akan berulang tahun yang ke 91. Al Jam’iyatul Washliyah (Al Washliyah) merupakan organisasi Islam berskala nasional. Al Washliyah diresmikan di Medan, 30 Nopember 1930. Organisasi ini didirikan oleh Ismail Banda, Abdurrahman Sjihab, M. Arsjad Th. Lubis, Adnan Nur Lubis dan Yusuf Ahmad Lubis. Saat itu, Al Washliyah mendapat dukungan dua ulama besar asal kota Medan, yakni Syekh Muhammad Yunus dan Syekh Hasan Ma’sum. Al Washliyah sudah banyak berdedikasi bagi agama, bangsa dan negara. Tentu, catatan tentang sejarah dan kontribusi organisasi ini bagi agama, bangsa dan negara tidak boleh hilang dan harus terus diketahui oleh generasi muda khususnya kelompok muda dalam organisasi Al Washliyah. Lewat buku ini, penulis setidaknya sudah melakukan dua hal. Pertama, meneruskan tradisi para pendiri Al Washliyah dalam bidang keilmuan di mana diketahui bahwa mereka telah banyak menghasilkan dan mewariskan karya-karya dalam bidang agama dan organisasi. Kedua, mengenalkan kepada publik, khususnya warga Al Washliyah dari kalangan milenial tentang derap langkah Al Washliyah selama ini. Buku seperti ini tentu dapat menambah kecintaan dan loyalitas generasi muda Al Washliyah terhadap organisasinya.

Buku yang diberi judul tentang Jejak Sejarah perjuangan Satuan Brimob Polda Jambi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, menceritakan tentang keberadaan dan kiprah Brimob Jambi dalam turut berjuang melawan penjajah dari Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah. Penulisan Sejarah Brimob Jambi ini merupakan langkah yang sangat Positif untuk mengetahui tentang Kiprah Kepolisian Daerah Jambi umumnya dan Satuan Brimob Polda Jambi khususnya. Saya menyambut gembira dengan diterbitkannya Buku Ini semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita tentang perjalanan sejarah perjuangan Kepolisian Daerah Jambi umumnya dan Satuan Brimob Polda Jambi pada khususnya. Penulisan Buku ini di Prakarsai oleh Dr. Beridiansyah, S.H., M.H. atas saran dan masukan dari Kepala Satuan Brimob Polda Jambi. Asep Saefudin. S.IK. Dengan terbitnya Buku ini saya berharap dapat dibaca dan dipahami dan digunakan sebagai referensi, selain daripada itu buku ini diharapkan dapat menambah sumber-sumber pengetahuan tentang sejarah keberadaan perjuangan Kepolisian di Provinsi Jambi.

Judul : Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Penulis : Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman No ISBN : 978-623-5314-96-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, maka pada saat yang bersamaan mestinya negara juga mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa juga yang telah menganugrahi dan menempatkan MHA dari generasi ke generasi pada suatu daerah yang kaya akan SDA berupa Minerba sebelum negara ini terbentuk, untuk itu Tanah yang subur akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi kelompok masyarakat setempat daerah tempat tinggal masyarakat. Hal ini Indonesia merupakan sebagai negara hukum, wajib memberikan perlindungan hukum sebagai wujud pengakuan hak asasi manusia kepada setiap warga negara baik pribadi maupun kelompok.

Membeludak. Itulah kesan yang kita tangkap kala menyaksikan sepeda motor berlalu lalang di jalan raya saat ini. Berdasarkan informasi Badan Pusat Statistik, 61.078.188 sepeda motor beredar di Indonesia hingga 2010. Dan angka itu bakal terus bertambah. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia mencatat produksi sepeda motor tahun 2009 mencapai 8.043.535 unit, yang diprediksi meningkat menjadi 10 juta unit pada 2012, dan melonjak menjadi 16 juta unit pada 2015. Lalu apa yang bisa kita lakukan?Mengapa tidak menangkap fakta dan angka itu sebagai peluang usaha? Dari sekian puluh juta pengguna sepeda motor, tentu tidak semua punya waktu dan alat untuk mencuci helm yang mereka kenakan sehari-hari. Demikian juga, pemilik motor kadang malas atau tak sempat mencuci tunggangannya. Sementara itu, bagaimana dengan anak-anak muda yang ingin unjuk identitas dengan aneka motif unik pada helm dan sepeda motor mereka? Bagaimana pula memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan alat transportasi sepeda motor hanya untuk sementara waktu?Cuci helm, cuci motor, jasa air brush, dan persewaan motor jelas menjadi bidang usaha yang menggiurkan untuk ditekuni. Tentu tidak secara asal-asalan. Buku ini memaparkan secara komplet pemilihan lokasi, peralatan yang diperlukan, sampai kalkulasi untung-rugi keempat bidang usaha itu. Sudah waktunya kita memanfaatkan membeludaknya peredaran sepeda motor dengan membuka usaha sendiri yang menguntungkan dan... tak ada matinya!

Penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam penyelesaian masalah pertanahan dimaksudkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan pokok UUPA, maka undang-undang menginstruksikan kepada pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang bersifat Rechskadaster, artinya tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian haknya sebagaimana diatur dalam UUPA. Melalui buku tuntunan ini, penulis menjelaskan dan merumuskan Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia secara komprehensif. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Di dalam buku yang langka ini, pembaca akan menemukan panduan dan pemahaman sebuah peta jalan yang komprehensif dalam rangka memahami dan menyusun legal audit dan legal opinion. Buku ini menguraikan dan membahas, antara lain: ■ Pengertian tentang Legal Audit. ■ Hal-hal Penting yang Harus Diketahui dalam Memahami dan Menyusun Legal Audit. ■ Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Legal Audit. ■ Mekanisme Legal Audit Terhadap Kebijakan Manajemen. ■ Legal Audit di Bidang Kredit. ■ Peranan Argumentasi Hukum dalam Penulisan Legal Audit dan Legal Opinion. ■ Peranan Logika dan Bahasa dalam Memahami dan Menyusun Argumentasi Hukum. ■ Tahapan dalam Berargumentasi Hukum. ■ Memahami Legal Opinion. ■ Penguasaan Metode Ilmu Pengetahuan untuk Penulisan Legal Opinion. ■ Memahami Arti Pentingnya Legal Opinion. ■ Relevansi Unifikasi Hukum dan Pemahaman Global Terhadap Format Struktur Penulisan Legal Opinion. ■ Komitmen sebagai Kunci Keberhasilan dalam Legal Opinion. Buku ini juga dilengkapi dengan lampiran contoh-contoh Legal Audit dan Legal Opinion sehingga lebih memudahkan pembaca di dalam memahami dan menyusun suatu Legal Audit dan Legal Opinion. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMedia -Kencana-

Filsafat, filsafat ilmu, filsafat hukum, dan filsafat hukum Indonesia, semuanya berada dalam satu rumah atau satu pohon yang bernama “filsafat”. Akan tetapi, ketika filsafat tadi menghadirkan objek formanya masing-masing, pada saat itulah mulai terjadi pembidangan secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis Bagi ilmuan hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum mempelajari filsafat hukum sangat penting guna menambah wawasan tentang dasar-dasar pengetahuan filsafat hukum Wawasan tersebut paling tidak akan bermanfaat dalam menjalankan profesinya masing-masing sehingga mampu berpikir secara mendasar, menyeluruh, kritis, objektif, visioner, dan spekulatif Dari berpikir semacam itu, maka diharapkan dapat menjadi orang profesional, bijaksana, tahu diri, dan rendah hati Khusus untuk “filsafat hukum Indonesia” tentu sangat bermanfaat bagi siapa pun yang mempelajarinya, guna untuk kepentingan pembangunan sistem hukum nasional dan mewujudkan konsep negara hukum yang berkarakter keindonesiaan yang sesuai dengan Pancasila dan sistem UUD NRI tahun 1945. Buku yang hadir di hadapan pembaca yang mulia ini merupakan bagian dari bahan-bahan kuliah filsafat hukum yang Penulis berikan di Program Studi Ilmu Hukum (S1), Program Pascasarjana Ilmu Hukum (S2) dan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di tanah air, sejak tahun 1995 sampai sekarang tahun 2022. Banyak buku referensi “filsafat hukum” yang berkualitas, jangkauan analisisnya membumi, melangit, dan menembus dimensi waktu jauh ke masa depan, tetapi buku ini mencoba untuk menampilkan hal baru, setidaknya dari kacamata Penulis Hal ini penting karena filsafat hukum terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman Oleh karena itu, belajar filsafat hukum sesungguhnya tidak pernah ada kata akhir sebab semakin dipelajari semakin tidak ketemu titik dan batas keluasan dan kedalaman ontologisnya Demikian betapa luas dan dalamnya ruang kajian filsafat, filsafat ilmu, filsafat hukum, dan filsafat hukum Indonesia.

Buku yang inspiratif ini, dapat dijadikan sebagai sebuah bahan acuan, pembanding, pedoman dan sumber oleh para hakim khususnya pada lingkungan peradilan umum, dan dapat juga, membantu semua pihak terutama dari kalangan akademisi, teoretisi, praktisi dan lain sebagainya yang ingin lebih mendalami secara lebih intens, detail dan terperinci tentang Hukum Adat Waris Bali. Paling tidak, buku ini dapat membantu para pembacanya untuk dapat manambah ilmu pengetahuan Hukum Adat Waris Bali, setelah membaca tema-tema utama yang disajikan dalam buku ini, antara lain: - Kajian Pustaka Tentang Hukum Adat Waris dan Karakteristik Hukum Adat Waris Bali; - Sendi-Sendi Pergeseran Hukum Adat Waris Bali dalam Arus Globalisasi Menatap Perkembangan Zaman; - Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan.

Buku ini menemukan bahwa prinsip hukum kepailitan syariah merupakan elaborasi atas hal yang sama dari prinsip syariah dan ekonomi syariah. Sedangkan prinsip yang terkait dengan karakteristik dan fungsi dari kepailitan syariah bisa mengadopsi dari prinsip umum dan lazim yang berlaku dalam hukum kepailitan. Konsep kepailitan dalam Islam dikenal at- Taflis. Dalam fiqh dikenal Iflas yang mengandung arti tidak memiliki harta. Dalam Islam orang pailit disebut muflis. Dalam Islam, setelah hakim menjatuhkan putusan pailit selanjutnya akan ada pengenaan al-hajr terhadap muflis. Al - Hajr adalah melarang seseorang mentasharufkan hartanya. Dasar Hukum pensyariatan al – Hajr bagi seorang muflis adalah hadist tentang kisah Mu’adz bin Jabbal yang terlilit utang. Upaya mengim-plementasikan hukum kepailitan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan peradilan agama.