Search

Author's account as an Indonesian diplomat.

Cultural and political influence of Japan in Asia.

Kerugian negara dan kerugian keuangan negara adalah 2 (dua) istilah yang berbeda makna dan pengertiannya. Kerugian negara meliputi (inheren) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian. Sedangkan kerugian keuangan negara dimaknai terpisah dengan perbuatan melawan hukum yakni nominal angka kerugian yang dialami oleh negara/daerah, baik dalam bentuk uang, surat berharga ataupun barang. Kerugian keuangan negara pada prinsipnya berada dalam dimensi hukum administrasi, selanjutnya “dapat berubah” masuk ke dimensi hukum perdata/bisnis dan/atau dimensi hukum pidana/korupsi sebagaimana misalnya, pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan domain hukum membawa konsekuensi penyesuaian terhadap mekanisme penanganan dan bentuk pertanggungjawabannya, apakah pertanggungjawaban berupa sanksi administrasi, perdata atau pidana. Perubahan domain hukum disebabkan oleh perubahan sifat melawan hukumnya dan memenuhi ruang lingkup suatu domain hukum. Kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara merupakan domain hukum administrasi (Pasal 20 ayat 2 huruf c UU Administrasi Pemerintahan). Domain hukum administrasi ini dapat berubah menjadi domain hukum pidana bilamana kesalahan administrasi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan terhadap diskresi sengaja dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor). Karenanya, unsur dengan tujuan untuk menguntungkan/memperkaya diri, orang lain atau korporasi merupakan inti delik (bestandeel delict)/unsur penentu kesalahan yang mengarah pada pertanggungjawaban pidana, unsur ini juga menunjukkan adanya maksud jahat (mens rea) dari subjek hukum. Dalam perspektif hukum perdata/bisnis, keberadaan BUMN/BUMD dan anak perusahaan BUMN/BUMD sebagai entitas perseroan yang sumber modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjalankan kegiatan usaha, apakah termasuk bagian dari keuangan negara? Substansi buku ini merujuk pada teori hukum, regulasi dan yurisprudensi, antara lain menjelaskan bagaimana “kerugian perusahaan” termasuk bagian dari “risiko bisnis” atau penurunan nilai aset (impairment) atau merupakan bagian dari “kerugian keuangan negara” dalam domain hukum pidana/korupsi.

Nuansa perdata (sengketa hak, perjanjian/ingkar janji, ganti rugi, atau melanggar hukum/onrechtmatige daad) dalam penanganan perkara pidana menarik untuk dibahas dan dikaji mengingat beragam pendapat dan penafsiran terkait penyelesaian hukumnya, baik dalam perspektif teori hukum, pendapat pakar hukum pidana, maupun yurisprudensi. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim “berwenang” menunda atau menangguhkan perkara pidana dengan pertimbangan adanya perselisihan prayudisial (prejudicieel geschill). Prinsip penerapannya menunggu putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap karena memiliki relevansi dan menentukan pembuktian perkara pidana. Selanjutnya, mengenai perbuatan tersangka/terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan yang termasuk domain hukum perdata, fakta hukum ini menjadi alasan untuk penghentian penyidikan (Pasal 109 ayat (2) KUHAP), penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP) dan apabila perkara tersebut sampai pada pemeriksaan di persidangan maka perkara diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Esensi pelaksanaan “wewenang” atau penyelesaian perkara pidana tersebut memerlukan pemahaman terhadap anatomi perkara, karakteristik dan domain hukum, baik perdata maupun pidana, dan memahami inti delik (bestanddelen) dari pasal yang disangkakan/didakwakan serta pelaksanaan ketentuan acara pidana secara tepat. Dimensi perdata berikutnya tentang pemenuhan “hak” berupa gugatan ganti rugi sebagai akibat perbuatan tindak pidana yang diajukan oleh pihak yang dirugikan (korban) kepada Pelaku, proses pemeriksaannya digabungkan dalam persidangan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP). Kemudian, tata cara pengajuan dan pemberian ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa/terpidana/ahli warisnya sebagai akibat penanganan dan penyelesaian perkara pidana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP). Terakhir, uraian mekanisme pengajuan dan pemberian restitusi atau kompensasi dalam perkara tindak pidana tertentu kepada korban atau keluarganya yang secara teknis diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Putusan bebas (vrijspraak) Pengadilan yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan sering menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat dan pencari keadilan yang cenderung diartikan negatif, bahkan menjadi bahan kajian baik praktisi maupun akademisi bidang ilmu hukum karena dirasakan penanganan perkara tersebut seolah telah “mencederai” rasa keadilan masyarakat. Sikap Penuntut Umum terhadap putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri yakni menerima putusan tersebut sehingga menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau melakukan upaya hukum kasasi. Kasasi terhadap putusan bebas alasan yuridis yang kuat dari aspek pembuktian. Tidak dibenarkan kasasi dilakukan oleh Penuntut Umum hanya dengan pertimbangan “tidak puas” atas putusan pengadilan atau “memanfaatkan” instrumen kasasi untuk tujuan di luar kepentingan keadilan dan kebenaran. Buku ini berisikan uraian yang membahas pertimbangan-pertimbangan yuridis judex facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan judex juris (Mahkamah Agung) dalam memutuskan bebas (vrijspraak) perkara pidana beserta uraian teori hukum dalam menjatuhkan putusan bebas, kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan-alasan normatif dalam mengajukan upaya hukum kasasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tanggal 28 Maret 2013. “Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta’ala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan” Semoga buku ini bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum (penyidik POLRI/PPNS, jaksa, advokat, dan hakim), kalangan akademisi (dosen dan mahasiswa) serta pemerhati bidang hukum.

Buku ini adalah hasil penelitian litapdimas tentang model ideal pendidikan karakter di Kota Padangsidimpuan. Ada beberapa karakter yang dibahas di dalam buku ini, antara lain moderat, antisipasif, dan tajdid.

Kriteria penyalahgunaan kewenangan dan diskresi yang dilakukan Pejabat Publik menurut perspektif hukum administrasi dan perspektif hukum pidana (tindak pidana korupsi) menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi (pertanggungjawaban pidana) atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Kekhawatiran ini, di antaranya akan berdampak pada melambatnya proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan yang tidak mencapai target. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendiriannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah termasuk delik formil (potential loss) telah bergeser menjadi delik materiil (actual loss) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP mengatur antara lain bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berupa adanya kesalahan administrasi (penyalahgunaan wewenang dan diskresi) yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c UU AP) mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan dengan prosedur administrasi dan sanksi administrasi. Aturan ini, memperjelas “green area” (wilayah abu-abu) antara domain hukum administrasi dan domain hukum pidana/korupsi. Jika konsep maupun praktiknya tidak dipahami dengan baik dan benar, maka keberadaan UU AP akan melemahkan dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku ini memberikan penjelasan mengenai benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana/korupsi sehingga dapat dibedakan dengan jelas dan tepat karakteristik ranah hukum dari masing-masing bidang hukum tersebut.

Dewasa ini mengacu pada fenomena ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi tidak dapat hanya berharap pada kebijakan nasional yang didominasi oleh pemerintah pusat yang bersifat sentralistis. Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan maupun strategi dalam memajukan daerahnya (desentralisasi) yang tentu kemajuan tersebut dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian nasional. Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014. Salah salah satu pertimbangan terbentuknya kabupaten ini, yaitu untuk mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah yang dimiliki khususnya pada bidang ekonomi. Analisis Potensi Daerah dalam buku ini, berisi kajian atau penelitian yang mendalam terkiat efisiensi sektor publik dan upaya yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, melihat seberapa jauh pemerintah daerah beserta masyarakatnya dalam membangunan ekonomi daerahnya baik itu mengelola sumber daya yang ada dan membentuk pola kemitraan dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut.