Search

Alhamdulillah bi’aunillah penyusunan Risalah Khotbah ini dapat diselesaikan. Diharapkan Risalah Khotbah ini dapat membantu para khotib/imam/muballigh dalam mempersiapkan dan memilih topik khotbah sesuai kebutuhan dan situasi. Upaya penyusunan Risalah Khotbah ini sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kesalahan dalam penulisan karena penyusun kurang cermat dan teliti. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik, saran dan koreksi dari para pembaca yang budiman untuk penyempurnaan Risalah Khotbah ini. Semoga Risalah Khotbah ini diridhai Allah subhanahu wata'ala dan menjadi amal jariyah serta bermanfaat bagi umat Islam sebagai wasilah mengamalkan wa tawashau bil haqqi wa tawashau bisshobri, saling berwasiat dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah subhanahu wata'ala. Amin.

Pembahasan tentang hukum adat Dayak Kalimantan mungkin hanya sedikit yang tertarik, namun dalam ini akan membuka cakrawala berpikir tentang hukum adat Dayak Kalimantan yang banyak bertentangan dengan hukum nasional yang ada di Bangsa yang kita cintai. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun dan dari kalangan manapun.

Adalah tidak mudah untuk memperoleh buku referensi tentang Koherensi Asas Penyelesaian Perbankan Syariah di Indonesia dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia. Buku ini yang semula merupakan suatu Disertasi adalah suatu karya tulis kontemporer yang sangat inspiratif dalam artian membahas beberapa permasalahan Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan, yang mencangkup 1. Bagaimana kedudukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di antara penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya dalam Sistem Hukum Nasional yang mengakui keberadaan pluralisme hukum dan unifikasi hukum? 2. Bagaimana koherensi asas penyelesaian sengketa perbankan syariah di samping asas penyelesaian sengketa perbankan pada umumnya? Pembahasan masalah-masalah ini, dimuat dalam 6 (enam) Bab yang terdiri dari : Bab I Pendahuluan; Bab II Tinjauan Umum Tentang Syariah, Ekonomi Syariah Dan Perbankan Syariah; Bab III Ragam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia; Bab IV Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Koheren Atau Konsisten Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia; Bab V Penutup; dan Bab VI Problematika Bagi Notaris Dalam Akad-Akad Syariah.

Ini adalah modul praktikum untuk Mata Kuliah Tata Kelola Pemilu yang digunakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Bobot praktikum ini adalah 2 SKS. Dalam praktikum ini, para mahasiswa diminta untuk melakukan praktik berupa menghitung perolehan suara pemilu menjadi kursi di parlemen atau DPR/DPRD dengan menggunakan tiga metode yang berbeda. Karena itulah, pada setiap pertemuannya, setiap mahasiswa diminta untuk membawa beberapa peralatan guna mendukung proses kelancaran praktikum seperti laptop, kalkulator/ HP, kertas kosong, pensil dan penghapus. Kemampuan dalam mengoperasikan program excel juga dibutuhkan agar mempercepat proses penghitungan yang terkadang membutuhkan waktu lama jika dilakukan secara manual. Selain itu, hal terpenting selama praktikum adalah kebutuhan untuk konsentrasi dan fokus dalam pengerjaannya. Mengapa demikian? Jika satu langkah dari setiap proses penghitungan saja salah, maka hal ini akan berdampak pada hasil akhir alokasi kursi yang salah juga. Hal ini sudah terbukti di kelaskelas sebelumnya, meski mahasiswa/i sudah mengetahui rumus dan tahapannya, tetapi tetap saja dijumpai kesalahan pada tugas mereka baik dalam menghitung atau menentukan kursi. Karenanya, sikap kehati-hatian sangat diperlukan. Adapun sumber bacaan yang digunakan dalam pembuatan modul ini adalah berbagai macam sumber informasi maupun pelatihan yang pernah diikuti oleh penulis, lalu disusun ulang secara sistematis dan sederhana oleh penulis sendiri untuk dapat digunakan terutama bagi mahasiswa yang mengambil praktikum mata kuliah ini serta para pegiat dan aktivitis pemilu (komisioner, pemantau pemilu, NGO, dan lain sebagainya).

Kaidah hukum Islam (kaidah fiqih) merupakan salah satu bidang keilmuan dalam ilmu hukum Islam atau ilmu syariah. Ilmu ini termasuk rumpun ilmu metodologi istinbath hukum Islam selain ilmu ushul fiqih. Dua ilmu ini bisa dikatakan sebagai pilar yang menyangga tegaknya hukum Islam yang telah diturunkan oleh Allah Swt dalam Al-Qur’an dan as-sunnah. Dengan duailmu ini, hukum Islam selalu relevan dan mampu menjawab tantangan perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangannya harus terus menerus dilakukan oleh para ahli yang expert di bidang ini. Buku ini merupakan salah satu karya pemikiran yang dihasilkan oleh para expert tadi. Jika melihat pada bab-bab yang disajikan dalam buku ini maka para pembaca akan disuguhi tiga materi keilmuan sekaligus, yaitu fiqih (hukum Islam), kaidah fiqih dan hukum pidana Islam (fiqih jinayah) secara komprehensif. Alur penulisannya pun dilakukan secara runtut dan sistematis, dari aspek yang paling umum dan mendasar kemudian secara gradual masuk kepada kajian yang lebih spesifik dan aktual. Hal ini penting dilakukan agar pemahaman bagi pembaca bisa lebih mudah dan dari konteks untuk menganalisis fenomena pidana kontemporer mempunyai dasar pijak yang kuat dan menghasilkan kesimpulan yang valid dan konstruktif.

Ilmu hukum memegang peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Sebagai suatu disiplin ilmu, ilmu hukum tidak hanya mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku, tetapi juga menggali prinsip-prinsip dasar, struktur, dan proses pembentukan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat mengenai konsep-konsep dasar ilmu hukum sangatlah penting.

Negara adalah organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami wilayah tertentu yang mengakui adanya pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan mereka. Dalam suatu wilayah, organisasi negara bukan satu- satunya organisasi, melainkan ada organisasi-organisasi lain yang memiliki kepribadian masing-masing yang terlepas dari masalah kenegaraan. Di antara organisasi tersebut, negara merupakan organisasi yang utama dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintahan yang berwenang dan mampu melakukan campur tangan dalam bidang organisasi-organisasi lainnya. Makna negara bukan sebatas pada territorial bangsa yang memiliki kedaulatan penuh karena wilayah hanya bagian kecil dari negara. Bagian terbesar dan paling substansial dari negara adalah kesatuan dari otoritas politik. Negara adalah institusi dasar dari kekuasaan politik. Oleh karena itu, negara merupakan hukum, wilayah, kekuasaan, konstitusi, masyarakat, dan tujuan. Negara bukan sesuatu yang konkret, melainkan konsep abstrak tentang sikap politik dan kekuasaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, yang konkret dari negara adalah wilayah kekuasaan, pemerintahan, hukum dan atau konstitusi, masyarakat dan tujuan negara.

KDRT Dalam Persimpangan Covid-19 Penulis : Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH. Dr. Nurhadi, S.Pd.I., S.E.Sy., SH., M.Sy., MH., M.Pd. Ukuran : 14 x 21 cm No. QRCBN :62-39-3379-578 Terbit : Agustus 2022 www.guepedia.com Sinopsis : Buku ini membahas tentang KDRT masa pandemi Covid-19 di Pekanbaru. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Problem tersebut sering melahirkan kasus-kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengaruh atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Penyebab KDRT di masa pandemi Covid-19 adalah ekonomi, emosi, dan pengetahuan agama. Dan upaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga pada masa pandemi Covid-19 adalah dengan memikirkan nasib anak, mengingat kekurangan masing-masing, mengingat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga. Kemudian solusi penyelesaian dalam perspektif qira’ah mubadalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalan problematika rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34. www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Amanat kesejahteraan sosial telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya ayat (2) Cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Salah satu aspek untuk menggambarkan kesejahteraan suatu bangsa adalah keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Dalam rangka sistem ekonomi pasar, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (yang selanjutnya disebut sebagai UU 7/1994). Tujuan utama WTO adalah Persaingan Sehat (Fair Competition).1