Search

This book is written due to the request of numerous parties, institutions and organizations that wishes to know about Indonesian legal system and legal framework. I have published numerous books in the form of ‘Legal Anthology’, but most of them are in Indonesian, with numerous English legal writings scattered in those numerous anthology legal writings. In this particular book (volume 9), all of the English legal writings (in volume 1 to 8) that I have written are specially compiled in a systematic manner. I hope that the publication of this book will help foreign lawyers and institution to have insight and gain knowledge of Indonesian legal system and also exposure to my firm’s legal work. I would like to thanks Ms. Haghia Sophia Lubis S.H., LL.M. for helping me in editing this particular book. This book is written with the help of numerous parties whom which I might not have mentioned, and for that I would like to apologize. It is my sincere aim that this book will help the development of Indonesian legal system and foster relationship and understanding between countries that intends to cooperate in legal matters with Indonesia.

Suatu harus dilematih dikemukakan oleh Pemulis dalam upaya terakhvinaya headilan yang hakiki menghadapi kasus kushumnya. Substanst yang dimuat dalam buku int with penampatan upaya terakhir Pemulia, Kembali tersusun dalam beberapa substansi sbb: Penuntut Umum dan Surat Kuasa Jaksa KPK/Penuntut Umum: II Memori Banding Pribadi Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.; III. Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 14/PID/TPK/2016/PT.DKI, Tanggal 19 April 2016, IV. Memori Kasasi Pribadi Prof. Dr. O.C. Kaligis, SH., M.H; V. Kutipas Pertimbangan Hukum Vonis Artidje dalam Putusan Nomor 1319 K/PID SUS/2016, Tanggal 10 Agustus 2016; VI. Sekelumit Mengenai Permohonan Novanto ke Mahkamah Konstitusi Sehubungan dengan Tidak Sahnya Sadapan; VII Memori Peninjauan Kembali Prof. Dr. O.C. Kali, S.H.M.H.; VIIL. Novum dan Bukti yang Diajukan dalam Permohonan Peninjauan Kembali Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.., IX. SEMA Nomor 04/BUA 6/HS/SP/X11/2016 Tanggal 9 Desember 2016. Tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 1 Tab 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; X Mahkam Constitusi Nomor: 33/PUU-XIV/2016,tanggal 13 April 2016 ; XI Keberatan Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H., atas Hadirnya JPU KPK dalam Sidang Pemeriksaan PK;XII Pendapat Ahli dimuka Persidangan dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H pendapat Ahli Arbijoto, Pendapat Ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, Pendapat Ahli Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Pendapat Tertulis Ahli Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Pendapat Tertulis Dr. Djamal, S.H., M.H.; XIII. Pendapat Jaksa; dan XIV. Kesimpulan PK Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H.

Peristiwa tangkap tangan tanggal 9 Juli 2015 benar-benar diluar pengetahuan saya dan kalau KPK jujur dalam penyadapan pasti akan terkuak pembicaraan saya dengan sekretaris saya yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2015. Pertanyaan saya jelas. Apakah kantor memerintahkan Gerry ke Medan setelah perkara diputus? Jawabnya: Tidak sama sekali. Jawaban Gerry dalam berita acara pemeriksaannya pun demikian. Tanggal 8 Juli 2015 saya di Denpasar Bali membela perkara. Sekalipun Gerry tahu nomor HP saya tidak sekalipun Gerry menelpon saya untuk meminta izin ke Medan.

“He who commits injustice is ever made more wretched than he who suffers it.” -Plato “If the machine of government is of such a nature that it requires you to be the agent of injuctice to another, then, I say, break the law.” -Henry David Thoreau "There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest.” -Elie Wiesel “An Unjust law is itself a species of violance. Arrest for it's breach is more so. Now the law of nonviolence says that violence should be resisted not by counter-violence but by nonviolence.” -Mohandas K Gandhi “Kejahatan white collar adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan. Hal ini merusak sistem ekonomi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi.” -Yasonna Laoly “Para pelaku kejahatan white collar harus diproses dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan ini terus berulang.” -Listyo Sigit Prabowo “Kita harus memahami bahwa kejahatan white collar tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga perusahaan dan lembaga keuangan yang besar.” -Agus Rahardjo “Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kejahatan white collar hanya dengan mengandalkan hukum, tetapi juga harus mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam menghargai integritas dan kejujuran.” -Basaria Panjaitan

Banyak cara mengungkap kebenaran materil peradilan di Indonesia, termasuk penelusurannya secara deskriptif analitis melalui buku ini yang ditulis oleh : Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. Dengan judul: PERADILAN SESAT dikemukakan oleh penulis dalam buku ini bahwa seyogianya para penegak hukum termasuk didalmnya para halim, agar supaya dalam pertimbangan-pertimbangannya memerhatikan Pendapat Hukum para ahli. Beberapa kasus menarik dibahas dalam buku ini mencakup tentang: * Peradilan sesat di dunia. * Kasus Sutan Bhatoegana. * Kasus Jero Wacik. * Kasus Indar Atmanto. * Kasus Surya Dharma Ali. * Kasus Dian Siswanto, S.E., M.M. * Kasus Hotasi Nababan. * Kasus Walikota Makassar, Dr. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. * Kasus Budi Mulya (Deputy Bank Century). * Kasus Imam Chambali, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto. * Kasus Rudi Rubiandini: Saya dijebak!. * Kasus Andi A.Malarangeng: "Di rumah Tahanan KPK Hak-Hak Kami Dirampas". * Moerwanto Soeprapto: ada 'Markus' dan 'Rakus' di Cawang Kencana.

Sekitar 1000 perkara perselisihan hasil Pemilu diperkirakan akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Jumlah itu jauh meningkat dibandingkan perkara pada Pemilu 2004, sebanyak 479 perkara. (Kompas, Selasa 3 Maret 2009). Dari 479 perkara dalam tahun 2004 enam perkara besar (landmark cases) ditangani oleh Penulis yang patut disimak dari dua jilid buku yang berada ditangan Anda untuk dimiliki.

Pada awal tahun 2015, aktualisasi ilmu dari seorang Guru Besar O.C. Kaligis bersama beberapa rekan sekantornya O.C. Kaligis & Associates mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran ilmu hukumnya sebagaimana adagium Latin mengatakan: Cogito Ergo sum Saya berpikir maka saya ada. Keberadaan pemikiran-pemikiran ilmu hukum yang dituangkan dalam pelbagai tulisan, terdiri dari: Aspects of Arbitration; Treaty Enforcements in ASEAN & ASEAN Cross Border Practice; Cross Border Practice in The ASEAN Region; The Role of ASEAN Law Association in Fostering Relationship & Strengthening Cooperation Between ASEAN Countries in Exercising Legal Enforcement; Multilateral Cooperation Through Law To Remove Corruption and Environmental Issues for The Asean Economic Community; Hukum Bisnis, Debitur, Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan di Pengadilan Niaga; Hukum Jaminan di Indonesia Teori dan Praktek; Nasib Bangsa Indonesia; Profesionalisme Penegak Hukum dalam Menciptakan Kepastian Hukum; Kontribusi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Azas Pembalikan Beban Pembuktian dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan; Pemberantasan Korupsi sebagai Extra Ordinary Crime Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Penegakan Hukum; Teknik dan Strategi Penyusunan Dokumen Persidangan Perkara Perdata dan Pidana; Proses Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) dan Kepailitan dan Konsekuensinya Bagi Kreditur Separatis (Bank); Sistem Peradilan Pidana dan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Kurator dalam Hubungannya dengan Pihak Kepolisian dan Kejaksaan; Restorasi Pendidikan Nasional di Tengah Arus Globalisasi; Hak Asasi Manusia: Konsep Teori dan Politisasi HAM Pada Praktiknya; Restorasi Pendidikan Nasional di Tengah Arus Globalisasi.

Diulas secara ringkas dan menarik dalam buku ini tentang Praktik pelaksanaan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tujuan mencegah dan memberantas Korupsi dalam Tugas Kedinasan. Pembahasannya dilakukan dalam duabelas Bab: BAB I: Pengertian Korupsi; BAB II: Eksistensi komisi pemberantasan korupsi di indonesia; BAB III: Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong (ICAC) dalam Melakukan Pencegahan Korupsi; BAB IV: Kewenangan BPKP sebagai Pre-Audit dan BPK sebagai Post-Audit dalam Pemeriksaan Keuangan Negara; BAB V: Temuan BPK Atas Penyimpangan Keuangan Negara dalam Kasus Pelabuhan Khusus Harbour Bay Di Batam; BAB VI: Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Kejaksaan Agung dengan Kemendagri Terkait UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; BAB VII: Hubungan PTUN dengan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Perkara Komjen Budi Gunawan Terkait Pengujian Kewenangan; BAB VIII: Wilayah Administrasi Rawan Korupsi; BAB IX: Freies Ermessen atau Pouvoir Discretionnaire; BAB X: Penyalahgunaan Kekuasan; BAB XI: Arah Kebijakan dan Strategi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi di Wilayah Administrasi; BAB XII: Seminar Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Maret 2015 Pasca UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam kapasitasnya sebagai seorang Guru Besar, kali ini Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. berkarya tulis bersama-sama beberapa pengacara muda asuhannya. Tulisan-tulisan dimuat dalam Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 10, terdiri atas: 1. Restorasi Karakter Bangsa di Tengah Deras Arus Globalisasi (Orasi pada Dies Natalis & Wisuda Universitas Mpu Tantular); 2. Dr. Mun’im Idris: Voice of The Voiceless; 3. Surya Paloh: The Agent of Change; 4. Kejahatan Terhadap Kesusilaan; 5. Anno Resurrectionis Tahun Kebangkitan Spiritualitas Bung Karno; 6. Politik Hukum di Indonesia (Kembali ke Fitrah); 7. Status Hukum Internasional di dalam Hukum Nasional; 8. Premanisme; 9. Aksesibilitas Hukum bagi Rakyat Indonesia; 10. Barack Obama: A Gift of Hope; 11. Pendidikan yang Mencerdaskan Manusia dan Kemanusiaan; 12. Strategi Pemenangan Perkara Litigasi; 13. Ressurectionis dari Deviasi Penyakit Demokrasi; 14. Dies Natalis: Moment of Reflection; 15. Penegakan Hukum Pasca Reformasi Khususnya dalam Kasus Korupsi; 16. Momento Vivere: 17. Hukum yang Menyejahterakan; 18. Harapan untuk Kejaksaan Sebagai Salah Satu Perangkat Penegak Hukum Indonesia di Masa Depan; 19. Permasalahan Hukum Indonesia di Masa Depan; 19. Permasalahan Hukum yang Terjadi Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013; 20. Protection of Migrant Workers From Indonesia In Receiving Countries – National, Regional and Internasional Perspective; 21. State Immunity vs. Jus Cogens; 22. Juridical Analysis of The Use of Unmanned Drones As Use of Force Under Internasional Law; 23. The Protection of Indonesian Migrant Workers and International Human Rights Law; 24. Head of State Immunity in Hybrid Court; 25. Hak-hak Narapidana; 26. Korupsi dan Krisis Spiritual; 27. Korupsi dan Karakter Bangsa; 28. Pasal Santet.

Dalam perjalanannya di era reformasi, Penulis sebagai praktisi melihat bahwa maksud baik Presiden Soeharto untuk Indonesiasi gagal total. Alih teknologi demi kepentingan bangsa tidak tercapai. Supervisi BKPM dan pemerintah kurang. Teknologi pertambangan Freeport tidak dikuasai oleh bangsa Indonesia, sama halnya alih teknologi dalam bidang pertambangan emas, dan LNG. Di saat kita berjaya sebagai negara penghasil minyak, membuat rigpun kita tidak mampu (vide kasus Prawito di PN Jakarta Pusat dalam Perkara No. 281/PdtgG/2007/PN.Jkt-Pst). Newmont yang datang menambang emas di Indonesia ogah mengalihkan teknologi pertambangan emas. Kegagalan membuat kontrak-kontrak bisnis internasional yang menguntungkan Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya mengakibatkan pasar dikuasai asing. Bumi indonesia dikeruk, mereka hanya merampok. Akhirnya, mereka pulalah yang menentukan harga pasar dari hasil bumi Indonesia. Contohnya: pasar timah dikuasai oleh asing, sama halnya dengan kelapa sawit, amoniak, emas, batu bara, minyak, gas, tembaga. Alih teknologi yang gagal ditambah dengan lemahnya pihak Indonesia dalam kontrak bisnis dengan pihak asing mengakibatkan pasar Indonesia khususnya untuk produksi Indonesia dikuasai oleh pihak asing.