Search

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan sama serta sederajat. Manusia dilahirkan lepas dan memiliki martabat juga hak-hak yang sama. Bagi dasar itulah manusia mesti diperlakukan secara sama, setimpal, dan beradab. Oleh karena itu juga, HAM bersifat universal. Artinya, berlaku bagi semua manusia tanpa membeda-bedakannya berdasarkan atas ras, keyakinan, suku, dan bangsa (etnis). Berbicara tentang HAM, cakupannya sangatlah luas, baik HAM yang bersifat individual (perseorangan) maupun HAM yang bersifat komunal atau kolektif (masyarakat). Upaya penegakannya juga sudah berlangsung berabad-abad, walaupun di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, secara eksplisit, baru terlihat sejak berakhirnya perang dunia ke-2 dan semakin intensif sejak akhir abad ke-20. Sudah banyak juga dokumen yang dihasilkan tentang hal itu, yang dari waktu ke waktu terus bertambah.

Karya ini adalah hasil dari perjalanan panjang menelusuri labirin keadilan, yang tidak hanya merupakan sebuah konsep, tapi juga sebuah praktik hidup yang esensial. Buku ini terlahir dari rasa keingintahuan yang mendalam tentang bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Dari sudut pandang hukum, sosial, ekonomi, hingga filosofis. Buku ini mencoba menyajikan sebuah analisis yang komprehensif, terdiri dari 12 Bab yaitu: Kerangka Konstitusi: Pilar atau Rintangan?; Demokrasi dalam Dilema: Antara Idealisme dengan Realita; Kedaulatan Rakyat: Mitos atau Kenyataan?; Pengadilan dan Keadilan: Perspektif Filosofis; Hak Asasi Manusia: Antara Teori dan Implementasi; Federalisme dan Unitarisme: Pertarungan Identitas; Menggugat Kerja-Kerja Pemberantasan Korupsi; Otonomi Daerah: Pemberdayaan Atau Pembelahan?; Pendidikan Kewarganegaraan: Investasi Masa Depan atau Ritual Kosong?; Diplomasi dan Hukum Internasional: Menavigasi Kompleksitas Global; Teknologi dan Privasi: Tantangan Baru Bagi Tata Negara; dan Masyarakat Sipil: Pilar Demokrasi atau Aktor Politik?. Di setiap halamannya, pembaca akan diajak untuk menyelami berbagai perspektif tentang keadilan. Mulai dari teori-teori klasik yang telah lama berdiri hingga pemikiran modern yang terus berkembang. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, tetapi juga untuk memicu pemikiran kritis dan dialog konstruktif.

Buku ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menyebarluaskan pemahaman dasar Hukum Keluarga Islam. Ruang lingkup materi ini mencakup perkawinan, perceraian, poligami, waris hingga penyelesaian sengketa keluarga. Semoga buku ini menjadi rujukan representatif dan mendasar dalam memahami isu-isu Hukum Keluarga Islam. Dalam buku ini terdapat 12 Bab yang sangat menarik untuk di baca dan di pelajari, yaitu: Pengantar Hukum Keluarga Islam, Prinsip Prinsip Hukum Keluarga Islam, Hak & Kewajiban Suami Istri, Poligami Dalam Islam, Perlindungan Hak Pewaris Beda Agama, Pemberian Nafkah & Kewajiban Materi Keluarga, Hak Pewaris & Pewarisan Non-Muslim Dalam Keluarga Islam, Pengaturan Pewaris Non-Muslim Dalam Islam, Pengadilan Keluarga Dalam Hukum Islam, Penyelesaian Sengketa Keluarga Melalui Arbitrase & Mediasi, Prosedur Peradilan Keluarga Islam.

Transformasi teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hukum keperdataan yang menjadi fondasi hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh R. Subekti, salah satu tokoh besar hukum perdata Indonesia, “Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan, yang sekaligus menjadi sendi kehidupan bermasyarakat.” Dalam konteks era digital, sendi-sendi tersebut kini mengalami pergeseran dan memerlukan penyesuaian agar tetap relevan dan berkeadilan. Dalam skala Internasional, Roscoe Pound pernah menegaskan bahwa “Law must be stable, and yet it cannot stand still.” Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum harus selalu relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, melalui buku ini, para penulis berupaya mengupas isu-isu penting yang muncul akibat digitalisasi dalam ruang lingkup hukum keperdataan. Buku ini terdiri dari 13 bab yang disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh: (1) Transformasi Hukum Keperdataan di Era Digital, (2) Aspek Hukum Perjanjian di Era Digital, (3) Hukum Kepemilikan dan Digitalisasi Aset, (4) Perkembangan Hukum Jaminan dalam Ekonomi Digital, (5) Peran Hukum Keperdataan dalam Ekonomi Berbagi, (6) Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sengketa Keperdataan, (7) Hukum Waris dan Inovasi Digital, (8) Pelindungan Data Pribadi dalam Konteks Hukum Keperdataan, (9) Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital, (10) Regulasi Kontrak Pintar (Smart Contracts), (11) Penerapan Teknologi dalam Layanan Jasa Hukum, (12) Tanggung Jawab Perdata dalam Kasus Kejahatan Siber, (13) Hukum Keperdataan dan Hak Digital.

Secara praktis, pembahasan mengenai desa dari sisi hukum merupakan salah satu bidang yang cukup penting dan dinamis mencakup mengenai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam berkenaan dengan hukum tentang desa, pada prinsipnya sangat diperlukan untuk dapat menginterpretasikan, mengkritisi, dan mengimplementasikan hukum secara efektif dalam mengatur mengenai desa. Melalui materi yang ada di dalam buku ini, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut. Buku ini terdiri dari 18 bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut: Konsep Otonomi Desa dan Kewenangan Desa; Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia; Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Kepala Desa dan Unsur Pemerintahan Desa; Badan Permuyawaratan Desa; Sistem Keuangan Desa; Pengaturan Dana Desa; Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Budaya; Pengukuran Kemandirian Desa Berbasis Indeks Desa Membangun; Kedudukan dan Peran Pendamping Desa; Paralegal Desa; Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Desa; Inovasi Desa; Kerja Sama Antar Desa; Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam era digital dan globalisasi, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori-teori hukum yang solid dan aplikatif menjadi semakin penting. Buku ini menyajikan teori-teori hukum utama dan berbagai pendekatan, lengkap dengan sejarah, perkembangan, dan contoh penerapannya dalam menganalisis permasalahan hukum yang aktual. Buku ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 15 bab, meliputi berbagai teori hukum secara mendalam: Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah Perkembangan Teori Hukum, Positivisme Hukum, Teori Hukum Alam, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum, Teori Filsafat Hukum Pancasila, Hermeneutika Hukum, Sistem Hukum dan Negara Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dalam Hukum, Teori Pengendalian Sosial dalam Hukum, Teori Keadilan dan Kepastian Hukum, Hierarki Hukum dan Teori Perundang-Undangan, Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus, Hukum dan Kebijakan Publik, Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem hukum di Indonesia. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum memegang peran sentral sebagai pondasi yang menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum Indonesia tidak hanya penting bagi para praktisi hukum, tetapi juga bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Buku ini dirancang untuk menjembatani teori dan praktik hukum, serta mengulas transformasi yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia seiring perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk memahami dasar-dasar hukum, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks nyata. Selain itu, buku ini juga menyoroti berbagai tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia, termasuk upaya-upaya reformasi yang terus dilakukan untuk menciptakan hukum yang lebih adil dan responsif. Beberapa topik utama yang dibahas dalam buku ini meliputi: (1) Sejarah dan Perkembangan Hukum Indonesia, (2) Sumber Hukum di Indonesia, (3) Pancasila sebagai Dasar Hukum Indonesia, (4) Prinsip-Prinsip Hukum yang Berlaku di Indonesia, (5) Hukum Tata Negara, (6) Hukum Administrasi Negara, (7) Hukum Perdata: Teori dan Praktik, (8) Hukum Pidana: Konsep dan Dinamika, (9) Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, (10) Hukum Dagang dan Bisnis di Era Digital, (11) Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, (12) Hukum di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0, (13) Cyberlaw: Tantangan dan Peluang, (14) Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia, (15) Dinamika Hukum Perkawinan di Indonesia, (16) Hukum Pidana Adat di Indonesia: Evaluasi dan Harapan.

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum Administrasi Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum yang ada di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku ini dapat di gunakan sebagai acuan dalam perkuliahan Hukum Administrasi Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus di tempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Administrasi Negara ini juga bisa di jadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalam keilmuan hukum khususnya Hukum Administrasi Negara. Buku ini terdiri dari 20 Bab yang terdiri dari Bab 1 Pengantar Hukum Administrasi Negara, Bab 2 Hukum Administrasi Negara dalam Kerangka Hukum Nasional, Bab 3 Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum yang Lainnya, Bab 4 Asas Asas Hukum Administrasi Negara, Bab 5 Sumber Hukum Administrasi Negara, Bab 6 Kewenangan, Bab 7 Sistem Hukum Administrasi Negara, Bab 8 Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan, Bab 9 Perbuatan Administrasi Negara, Bab 10 Keputusan Administrasi dan Proses Pembuatan Keputusan, Bab 11 Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Keputusan Administrasi, Bab 12 Pengawasan Administrasi Negara, Bab 13 Sanksi Administrasi Negara, Bab 14 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 15 Proses Peradilan Administrasi Negara, Bab 16 Alternatif Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara, Bab 17 Aspek Hukum Pengujian, Bab 18 Good Governance, Bab 19 Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Pertambangan, dan Bab 20 Tantangan dan Isu Kontemporer Hukum Administrasi Negara.