Search

Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia (PPN) and the Central Statistics Agency (BPS) estimates that Indonesia will experience a demographic bonus in 2045. This can bring Indonesia to its heyday if the demographic bonus can be used properly. Human development and mastery of science and technology, sustainable economic development, equitable development, and strengthening national resilience and governance are the four pillars in welcoming that era. The first pillar, human development and mastery of science and technology, can be achieved by realizing quality education. Unfortunately, many factors cause the low quality of higher education in Indonesia. The skill gap or skill gap is one of the causes of the non-absorption of college graduates into work. As a result, many graduates are unemployed. It was recorded that in 2021 the number of unemployed in Indonesia was more than 8 million undergraduates, an increase of 26.3% compared to 2020. In addition to skill gaps, low communication and problem-solving abilities, lack of science and technology, digital literacy skills, and teamwork abilities are also recorded as obstacles. However, to start that development, college students must improve their thought. They have to know the problem's surroundings and solve it through research. And this book is a compilation of their study through research.

This book offers a comparative and cross-cultural history of Islamic reform and European colonialism as both dependent and independent factors in shaping the multiple ways of becoming modern in Indonesia and Malaya during the first half of the twentieth century.

Penulis memandang bahwa penilaian tentang warna atau corak pemikiran orang, baik itu dikatagorikan liberal, tradisionalis, konservatif, radikal dan sebagainya, bila hanya disandarkan kepada salah satu atau beberapa pemikiran, bukan pemikiran secara utuh orang yang bersangkutan terkesan tidak adil dan objektif, sehingga sulit dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akademis. Karena menurut hamat penulis bahwa setiap pemikiran yang lahir dan tercetus dari diri seseorang itu tidak harus sewarna dalam segala hal atau permasalahan yang disikapi dan dipikirkannya, karena boleh jadi dalam satu hal seseorang berwarna liberal tetapi dalam hal lain bercorak tradisionalis, sehingga tidak bisa juga kemudian digeneralisasi seseorang itu pemikirannya berwarna liberal atau tradisionalis saja. Dan karena itu, maka tidak bisa juga kemudian kita menghubungkan pemikiran seseorang itu hanya kepada bentuk pemikiran tertentu, misalnya liberal. Sebab, bila seseorang itu pemikirannya secara keseluruhan mengandung katakan dua warna, liberal dan tradisionalis sekaligus, maka pemikirannya itu dapat mempengaruhi pemikiran orang ke dalam dua warna pemikiran pula, yaitu liberal dan tradisionalis, bukan hanya liberal. Malah, sekalipun pemikiran seseorang itu hanya memiliki warna tradisionalis saja misalnya, maka tidak kemudian secara otomatis akan mempengaruhi pemikiran orang lain menjadi tradisionalis juga. Sebab, pemikiran yang berwarna tradisionalis itu bisa dipahami dan ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda, sehingga pemikiran yang berwarna tradisionalis akan membawa seseorang berpikiran liberal jika dipahami sesuai dengan semangat dan kecenderungan liberal, begitupun juga sebaliknya pemikiran yang liberal dapat membawa seseorang berpikiran tradisionalis jika dipahami sesuai dengan semangat dan kecenderungan tradisionalis. Sebagai contoh misalnya, orang menyebut Ibnu Taymiyah sebagai tokoh tradisionalis, tetapi kemudian seorang Nurcholish memahami pandangan Ibnu Taymiyah tentang makna kata islam dengan semangat yang berbeda, sehingga, berdasarkan pada pandangan islam Ibnu Taymiyah inilah justru Nurcholish menggagas pandangan inklusif-pluralisnya yang dinilai bersifat liberal. Berbeda dengan Nurcholish, bagi seorang Adian Husaini makna kata Islam Ibnu Taymiyah justru mengantarkannya kepada pandangan Islam tradisionalis. Dalam pandangan Adian Husaini seorang Muslim seharusnya memiliki sikap yang pasrah dan tunduk kepada Tuhan (Allah) dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw, sesuai dengan makna “Islam” secara lughawi “pasrah”.

Penerbit: Airlangga University Press ISBN: 9786024737436 Buku saku ini hadir dengan harapan dapat membekali para calon pekerja migran Indonesia, serta para pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Buku saku ini terdiri dari dua (2) volume. Dalam volume pertama ini topik yang kami angkat adalah terkait pencegahan penyebaran ajaran radikalisme dan terorisme serta literasi media sosial.

Buku Hukum Pemerintahan dalam Perspektik Hukum Positif dan Hukum Islam yang ada di tangan pembaca ini ditulis untuk menambah refrensi mata kuliah hukum pemerintan di Indonesia serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik akademisi, praktisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya di bidang hukum pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini ditulis secara luas dan mendalam maka buku ini membahas mengenai; Hukum, Hukum Islam, Konsep Negara, Konsep Negara Hukum, Konsep Negara Dalam Islam, Hukum dan Pemerintahan, Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Konsep Demokrasi, Konsep Politik Islam, Hukum HAM, Hukum Humaniter Internasional, Konsep Jihad dan Radikalisme, Bab terakhir mengenai Keadilan dan Moralitas Hukum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Berdasarkan pemetaan dalam buku ini terlihat bahwa kelompok liberal di Indonesia tidak tunggal melainkan warna-warni. Tipologi pemikiran liberal Indonesia ini dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu: 1. Liberal-Progresif Kelompok liberal tipologi ini gagasannya lebih diarahkan pada pemaknaan dan penafsiran ulang atas Islam yang dimaksudkan agar terjadinya reformasi atau perubahan yang didasarkan atas kebutuhan umat dan perkembangan zaman. Sehingga, Islam yang dipandang sebagai agama yang membawa perubahan dan perbaikan umat atau rahmatan lil’alamin dapat benar-benar secara nyata dapat menjalankan perannya dalam mendorong terjadinya transformasi sosial. Dengan kata lain bahwa liberal-progresif ialah sekelompok liberal yang lebih mengarahkan perhatian intelektualnya terhadap peningkatan dan pembenahan kondisi sosial-kultural umat baik dalam bidang politik maupun keagamaan yang terkait dengan isu-isu yang menyangkut masalah keadilan sosial, keadilan gender, dan pluralisme baik sosial maupun agama. 2. Liberal-Radikal Kaum liberal-radikal secara teologis berpegang pada gagasan teologi pembebasan. Teologi pembebasan yang terutama berhaluan kekiri-kirian Marxian, sehingga mengangkat dan mengembangkan tema-tema tentang ketidakadilan sosial yang dikontruksikan sebagai akibat adanya struktur sosial yang timpang, baik yang terdapat pada negara maupun individu. Sedangkan paradigma yang dipegangnya dalam menjalankan perjuangannya adalah paradigma sosial-konflik, dimana pola relasi materialis dan ekonomi dianggap sebagai basis yang diatasnya terbangun sistem hukum, moral, agama, dan politik, yang kesemuanya disebut sebagai superstruktur. Superstruktur akan menjadi tidak adil dalam implementasinya tatkala ada bias-bias dalam memahami superstruktur sebagai bagian dari otoritas salah satu kelompok dalam masyarakat. Kelompok tersebut adalah kelompok tokoh agama dan alim ulama, seperti ahli fiqih (fuqaha) dan ahli kalam (mutakallimin). 3. Liberal Moderat Sama seperti Islam liberal dari tipe-tipe sebelumnya, kelompok liberalmoderat pun tidak pernah menganggap Islam bersifat idiologis, Islam bagi kelompok ini adalah Islam substantif yaitu nilai-nilai atau norma-norma dasar yang bersifat universal. Kelompok ini cenderung melihat hal-hal yang substansial, yakni mencari hal-hal yang universal melalui pendekatan apresiatif terhadap partikularitas bentuk-bentuk agama yang diwahyukan Tuhan dalam rentangan sejarah. 4. Liberal-Transformatif Islam liberal-trasformatif mencoba mempertanyakan kembali paradigma dan segala praktik sosial-politik keagamaan yang mapan dan menjadi arus utama di masyarakat termasuk idiologi yang berkembang di dalamnya, dan sekaligus mengikhtiarkan ditemukannya paradigma alternatif yang diharapkan akan mampu mengubah struktur dan superstruktur yang menindas rakyat serta membuka kemungkinan bagi rakyat untuk mewujudkan potensi kemanusiaannya. Paradigma baru ini diharapkan mampu melahirkan struktur dan superstruktur yang memungkinkan rakyat untuk mengontrol perubahan sosial dan menciptakan sejarah mereka sendiri, struktur yang memungkinkan bagi rakyat melakukan perubahan sosial, ekonomi dan politik dengan jalan demokratis.

Hukum kontrak saat ini berkembang begitu pesat, yaitu konsekuensi dari meningkatnya frekuensi kerja sama antar pelaku ekonomi. Setiap kerja sama yang dilakukan selalu disertai dengan akta perjanjian atau kontrak tertulis. Akta perjanjian merupakan alat bukti bagi para pihak bahwa telah diadakan perjanjian, sekaligus sebagai pedoman kerja sama. Inilah pentingnya akta perjanjian. Namun demikian, dalam penyusunan kontrak tertulis tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik, sebab diperlukan pengetahuan dan keterampilan khusus tentang pembuatan kontrak. Hingga kini belum ada pedoman pokok yang khusus membahas teknik pembuatan kontrak. Ini sebenarnya dilatarbelakangi adanya asas kebebasan berkontrak. Akibatnya, dalam praktik bisnis atau kegiatan lainya banyak sekali variasi desain kontrak tertulis dalam masyarakat. Selain itu, juga disebabkan belum adanya kesamaan persepsi para praktisi hukum mengenai struktur dan anatomi kontrak yang baku, sehingga masih tergantung pada selera para pihak yang membuat kontrak tersebut. Secara hukum tidak ada masalah, sepanjang kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Berlandaskan fenomena di atas, penulis menyusun buku Hukum Kontrak Teori dan Praktik untuk menjelaskan tiga hal pokok yang berhubungan dengan keterampilan penyusunan kontrak yaitu dasar­dasar hukum penyusunan kontrak atau perjanjian, tahap penyusunan kontrak mulai dari perencanaan kerja sama hingga penyusunan kontrak, serta struktur dan anatomi kontrak. Ketiga pokok bahasan tersebut dibahas secara sistematis dalam lima bab. Buku ini ditujukan, terutama bagi mahasiswa hukum dalam rangka memahami teknik penyusunan kontrak, dan tentunya juga layak dibaca oleh para praktisi hukum, dan masyarakat umum. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Novel ini akan terasa beda dengan novel lainnya yang pernah Anda baca. Isi novel ini begitu padat dengan materi pengetahuan. Dan pengetahuan yang disajikan pun bukan hal yang mudah didapatkan, ilmu pengetahuan tentang potensi manusia. Materi yang diangkat masih jarang referensi yang membahas tentang potensi manusia, tapi melalui novel ini saya sajikan dengan apik antara cerita dan pengetahuan. Sehingga tanpa sadar Anda telah disuguhi berbagai informasi yang penting dan menarik. Cerita yang disajikan pun bukan cerita yang sederhana penuh konflik, ada drama cinta yang pelik, tentang persahabatan, perjuangan, aksi, konspirasi, dan lainnya.

Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah meliputi 5 bidang yaitu al-Qur’an, akidah, tarikh, akhlak, dan fikih. Buku ini memuat intisari materi tiap bidang tersebut. Untuk menguji hasil belajar kalian juga disajikan kumpulan soal-soal. Soal-soal tersebut disusun dalam 3 paket, yaitu paket A berbentuk pilihan ganda, Paket B berbentuk isian singkat, dan Paket C berbentuk uraian. Selain itu, buku ini membantu kesuksesan kalian dalam menempuh ujian tengah semester, ujian semester, dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) PAI.

Buku judul Hukum Bisnis dan Perusahaan ini disusun oleh para akademisi dan praktisi dalam bentuk buku kolaborasi. Walaupun jauh dari kesempurnaan, tetapi kami mengharapkan buku ini dapat dijadikan referensi atau bacaan serta rujukan bagi akademisi ataupun para profesional mengenal Ilmu Hukum. Sistematika penulisan buku ini diuraikan dalam tiga belas bab yang memuat tentang pengantar hukum bisnis, struktur hukum perusahaan, kontrak bisnis, hukum perpajakan untuk perusahaan, perlindungan kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha, litigasi dan penyelesaian sengketa bisnis, regulasi hukum perlindungan konsumen, hukum lingkungan dan bisnis, perdagangan internasional dan hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial, corporate governace, tren hukum bisnis dan masa depan.