Search

Perempuan dimuliakan dan dihormati oleh Islam sehingga dalam proses penghormatan itu harus dijaga dan dilindungi kemudian, apakah bentuk penjagaan tersebut adalah sebagai sebuah bentuk diskriminasi oleh Islam terhadap perempuan. Buku ini dikembangkan dengan tujuan terhadap isu atau permasalahan tentang gender, children dan Law dan Islam dapat memberikan pemahaman yang jelas.

Penggunaan internet yang tidak terkontrol dan terkontrol dapat mempengaruhi Kesehatan mental anak dan, remaja. Dampak negatif penyalah gunaan internet telah menjadi tantangan nasional, regional dan internasional. Media sosial sudah menjadi kebutuhan di masyarakat modern saat ini. Media masa memiliki kekuatan dan efek persuasif yang masif terhadap publik karena media masa terbukti berpengaruh brainwash menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan idiologi. Radikal menyebarkan informasi melalui media baru untuk melakukan Kegiatan propaganda mereka. Mereka membuat sistem permainan satu sama lain dengan menyebarkan lelucon dengan nada hasutan, kebencian, permusuhan dan ajakan kekerasan. Penyebaran ekstrimisme dan terorisme menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Apa yang membuat orang radikal tambah yakin dengan apa yang mereka anut itu juga karena merasa tidak sesuai dan sejahtera dengan apa yang mereka harapkan seperti ketidak adilan, bukan hanya dibidang ekonomi, melainkan juga dibidang politik, hukum, sosial, kemasyarakatan bahkan agama. Bijaklah dalam bermedia sosial!.

Buku ini terdiri dari dua pembahasan. Pertama, “Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia” yang menjelaskan tentang pada masa kesultanan, Peradilan Agama di Indonesia mengalami masa keemasan. Analisis ini didasarkan pada kuatnya dukungan dari berbagai pihak sehingga eksistensi Peradilan Agama semakin banyak dikaji dari kewenangan yang sangat luas, meliputi semua perkara perdata islam, juga pidana islam. Luasnya kompetensi dimaksud memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam sebagai agama dan hukum sudah mengakar dan memberikan warna yang dominan dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Islam, melalui wujud Peradilan Agama. Sebagaimana dikatakan Daniel S. Lev bahwa pengadilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan, dan Peradilan Agama adalah simbol dari dominannya kekuasaan Islam. Kemudian, pembahasan kedua, “Kedudukan Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Menjelaskan tentang struktur kelembagaan peradilan di Indonesia dengan keberadaan Peradilan Syari’at Islam, maka ia ditempatkan sebagai pengadilan khusus dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda. Ketentuan ini belum selaras dengan Keputusan Presiden tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syari’iyah Provinsi, serta Qanun tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Aturan ini prinsipnya menggariskan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi.

Masalah gender dan patriarki tidak hanya terdapat masalah pada bidang politik, hukum, HAM ataupun agama juga bisa dikaitkan dengan persoalan lain seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Buku ini menarik untuk dibaca bagi pemerhati politik, hukum, HAM dan agama, juga kalangan mahasiswa.

Perempuan dimuliakan dan dihormati oleh Islam sehingga dalam proses penghormatan itu harus dijaga dan dilindungi kemudian, apakah bentuk penjagaan tersebut adalah sebagai sebuah bentuk diskriminasi oleh Islam terhadap perempuan. Buku ini dikembangkan dengan tujuan terhadap isu atau permasalahan tentang gender, children dan Law dan Islam dapat memberikan pemahaman yang jelas.

Buku ini terdiri dari dua pembahasan. Pertama, “Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia” yang menjelaskan tentang pada masa kesultanan, Peradilan Agama di Indonesia mengalami masa keemasan. Analisis ini didasarkan pada kuatnya dukungan dari berbagai pihak sehingga eksistensi Peradilan Agama semakin banyak dikaji dari kewenangan yang sangat luas, meliputi semua perkara perdata islam, juga pidana islam. Luasnya kompetensi dimaksud memberikan pemahaman kepada kita bahwa Islam sebagai agama dan hukum sudah mengakar dan memberikan warna yang dominan dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Islam, melalui wujud Peradilan Agama. Sebagaimana dikatakan Daniel S. Lev bahwa pengadilan merupakan salah satu simbol dari kekuasaan, dan Peradilan Agama adalah simbol dari dominannya kekuasaan Islam. Kemudian, pembahasan kedua, “Kedudukan Peradilan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Sistem Peradilan di Indonesia”. Menjelaskan tentang struktur kelembagaan peradilan di Indonesia dengan keberadaan Peradilan Syari’at Islam, maka ia ditempatkan sebagai pengadilan khusus dalam dua lingkungan peradilan yang berbeda. Ketentuan ini belum selaras dengan Keputusan Presiden tentang Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syari’iyah Provinsi, serta Qanun tentang Pelaksanaan Syari’at Islam. Aturan ini prinsipnya menggariskan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi.