Search

Berbagai Pesantren yang ada di masih belum sepenuhnya menerapkan berbagai kontrak bisnis syariah di dalam kegiatan bisnis di pesantren. Pesantren tidak boleh mengenyampingkan urgensi penerapan kontrak bisnis syariah ini. Pesantren dituntut dapat menerapkan berbagai kontrak bisnis syariah ini dan kemudian berperan dalam pengembangan berbagai bentuk kontrak bisnis syariah serta dapat menjadi laboratorium pengembangan berbagai format fikih muamalah ekonomi khususnya dan kontrak bisnis syariah secara khusus. Penerapan kontrak bisnis syariah di dalam pesantren merupakan suatu keniscayaan yang harus diterapkan guna mengarahkan umat menuju kebahagiaan atau falah di dunia dan akhirat melalui praktek kegiatan bisnis dan ekonomi. Penerapan kontrak bisnis syariah ini merupakan bagian dari penerapan ilmu pengetahuan fikih yang banyak digali di dalam pesantren itu sendiri. Implementasi kontrak bisnis syariah ini di antaranya dapat berupa kontrak murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan ju’alah dalam berbagai bentuk praktiknya.

Kedudukan E-Money secara umum tidak bertentangan dengan syariah, karena e-money berfungsi seperti alat pembayaran. E-money dapat dikenakan ke dalam kaidah, “dasar hukum dalam muamalah adalah ibahah, kecuali ada dalil yang melarangnya” . Namun tidak adanya PIN atau pasword sebagai bentuk pengamamanan di Kartu E-Tol menjadikan salah satu tujuan syariah Hifz al-Mal tidak dapat diwujudkan. Ditambah lagi, adanya berbagai dana tambahan atau diskon dalam melakukan transaksi dapat menjadi masalah dalam perspektif hukum Islam. Mengenai tinjauan hukum bisnis syariah terhadap penggunaan e-money pada jasa layanan jalan tol dan aplikasi transportasi daring terdapat perbedaan pendapat terkait dana tambahan ada saat melakukan top up ataupun diskon yang diberikan perusahaan bagi pengguna e-money (baca: GoPay dan OVO). Sebagian pakar menganggapnya sebagai bagian dari jasa dan bonus yang diberikan kepada pengguna. Namun, juga ada ulama yang menganggapnya sebagaian tambahan dalam transaksi ribawi.

Berbagai Pesantren yang ada di masih belum sepenuhnya menerapkan berbagai kontrak bisnis syariah di dalam kegiatan bisnis di pesantren. Pesantren tidak boleh mengenyampingkan urgensi penerapan kontrak bisnis syariah ini. Pesantren dituntut dapat menerapkan berbagai kontrak bisnis syariah ini dan kemudian berperan dalam pengembangan berbagai bentuk kontrak bisnis syariah serta dapat menjadi laboratorium pengembangan berbagai format fikih muamalah ekonomi khususnya dan kontrak bisnis syariah secara khusus. Penerapan kontrak bisnis syariah di dalam pesantren merupakan suatu keniscayaan yang harus diterapkan guna mengarahkan umat menuju kebahagiaan atau falah di dunia dan akhirat melalui praktek kegiatan bisnis dan ekonomi. Penerapan kontrak bisnis syariah ini merupakan bagian dari penerapan ilmu pengetahuan fikih yang banyak digali di dalam pesantren itu sendiri. Implementasi kontrak bisnis syariah ini di antaranya dapat berupa kontrak murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah dan ju’alah dalam berbagai bentuk praktiknya.

Kedudukan E-Money secara umum tidak bertentangan dengan syariah, karena e-money berfungsi seperti alat pembayaran. E-money dapat dikenakan ke dalam kaidah, “dasar hukum dalam muamalah adalah ibahah, kecuali ada dalil yang melarangnya” . Namun tidak adanya PIN atau pasword sebagai bentuk pengamamanan di Kartu E-Tol menjadikan salah satu tujuan syariah Hifz al-Mal tidak dapat diwujudkan. Ditambah lagi, adanya berbagai dana tambahan atau diskon dalam melakukan transaksi dapat menjadi masalah dalam perspektif hukum Islam. Mengenai tinjauan hukum bisnis syariah terhadap penggunaan e-money pada jasa layanan jalan tol dan aplikasi transportasi daring terdapat perbedaan pendapat terkait dana tambahan ada saat melakukan top up ataupun diskon yang diberikan perusahaan bagi pengguna e-money (baca: GoPay dan OVO). Sebagian pakar menganggapnya sebagai bagian dari jasa dan bonus yang diberikan kepada pengguna. Namun, juga ada ulama yang menganggapnya sebagaian tambahan dalam transaksi ribawi.