Search

Buku ini mencoba menguraikan berbagai pergumulan dialektika filsafat hukum modern. Sejak kemunculannya kajian filsafat telah mengalami perkembangan luar biasa dan merambah ke berbagai kajian lainnya. Dalam konteks filsafat hukum, perubahan dalam memaknai hukum secara reflektif berkembang dari masa ke masa sebagai konsekuensi dari perkembangan yang terjadi pada filsafat ilmu. Ada kalanya filsafat hukum didominasi oleh wacana agama sebagaimana pada masa abad pertengahan, selanjutnya disusupi oleh pandangan rasionalisme dan empirisme serta dominasi bahasa dan sastra hingga ilmu-ilmu sosial menjado jalan bagi penerawangan sosiologis terhadap wacana modernitas dalam ilmu hukum.

Penulis menyusun buku ini untuk menambah khazanah terorisme dan negara. Kajian terhadap terorisme harus senantiasa dilakukan mengingat begitu pentingnya persoalan ini di mana negara harus hadir secara tepat dalam menangani atau menyelesaikan persoalan ini yang tak kunjung selesai.

Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) merupakan inisiatif Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti pidato Presiden RI pada upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-55 pada 22 Juli 2015. Dalam pidato tersebut, Presiden menekankan perlunya menjaga kelancaran program pembangunan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah, Kejaksaan RI memandang perlu untuk memberikan pendampingan kepada pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Kajian mengenai TP4D memang sangat diperlukan karena banyak kritik yang ditujukan kepadanya. Sementara di lain pihak, pihak Kejaksaan Agung banyak memberikan laporan mengenai keberhasilannya. Untuk itu, perlu ada upaya penilaian yang objektif untuk bisa melihat kebijakan mengenai TP4D ini. Apalagi, dari segi anggaran, alokasinya sangat besar. Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan merupakan sebuah Tim yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung untuk mencegah tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan. Tidak hanya diilhami oleh pidato Presiden RI seperti dikutip di atas, Tim ini juga dilandasi oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015. Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dengan demikian tugas TP4D mengenai upaya pencegahan, memberikan penerangan hukum, bahkan melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan, sebenarnya tidak sesuai dengan tugas utama dan fungsi jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan terlebih lagi struktur TP4 yang turut melibatkan seksi intelijen sebagai pimpinan. Bila dilihat tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Intelijen terlihat dipaksakan, karena sesungguhya Kejaksaan tidak punya mandat “pencegahan” secara umum. Dalam konteks pelayanan masyarakat dan kehumasan, bisa saja ada penyuluhan atau bentuk sosialisasi lainnya, tetapi bukan mandat pencegahan korupsi secara khusus. Selain itu mengenai tugas TP4D dalam melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan, pemerintah seharusnya memaksimalkan institusi-institusi pemerintah yang melakukan pengawasan seperti inspektorat di masing-masing kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sisi lain adanya TP4D justru dikhawatirkan terjadi pemerasan oleh “oknum” jaksa (maupun polisi) terhadap pengusaha dengan alasan adanya tindak pidana korupsi, karena ia mempunyai akses khusus terhadap para pimpinan di daerah dan mempunyai wewenang untuk masuk langsung ke proyek-proyek daerah, bahkan tanpa adanya indikasi tindak pidana korupsi. Menarik untuk dicermati bahwa dengan melihat tugas dan fungsi yeng dimiliki TP4D ini maka menimbulkan persoalan bahwa ada anggapan tugas dan fungsinya memiliki ketidak sesuaian dengan tugas utama jaksa sebagai penuntut dan pelaksana putusan yang memperoleh kekuatan hukum.

Buku tentang paradigma baru dalam penelitian hukum sebagai pengalaman pendekatan objek normatif dalam penyidikan perkara pidana di kepolisian berisi tentang adanya asumsi sering terjadi tindakan kekerasan oleh penyidik pada pemeriksaan khususnya interogasi di kepolisian. Akub dan Baharu (2013) mengemukakan bahwa proses interogasi sangat potensial menimbulkan pelanggaran atas hak asasi tersangka karena penyidik mempunyai kewenangan melakukan upaya paksa untuk mendapatkan keterangan khususnya berupa pengakuan bersalah dari tersangka. Meliala (2001) mengemukakan bahwa sebelum penyidik terbebani target menyelesaikan kasus yang disidiknya, telah hidup keyakinan (belief) bahwa seseorang akan sukar berbohong bila ditekan (under presure) sehingga cenderung melakukan kekerasan untuk mengungkap pengakuan kejujuran tersangka.

Persoalan kehutanan yang terjadi di Sumbawa terkait dengan masalah Tarik-menarik kepentingan antara pemodal, pemerintah, dan masyarakat lokal (adat) sudah masuk kepada tahap memprihatinkan. Tidak berjalannya hukum sebagaimana mestinya dan tingginya kepentingan pemodal terhadap penebangan kayu ilegal menjadi masalah tersendiri di hutan Sumbawa. Tingginya angka penebangan kayu ilegal di Sumbawa menimbulkan kerusakan parah di hutan Sumbawa, sekaligus menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat Sumbawa. Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa salah satu disebabkan oleh kegiatan illegal logging. Masalah illegal logging di Kabupaten Sumbawa, dipicu oleh banyak hal, antara lain terkait masalah pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, masalah administrasi dalam hal perizinan penebangan kayu, pengusaha kayu yang telah diberikan izin pengecer dan penimbunan kayu melakukan pelanggaran baik yang sifatnya pidana, dan administrasi.

Norma-norma hukum yang dibentuk dan digunakan mengatur aspek kelembagaan dan kegiatan usaha dari BMT memperlihatkan adanya percampuran antara norma-norma yang terdapat dalam hukum Islam dan Fatwa MUI, norma-norma dalam hukum positif yang berasal dari barat. Adanya persamaan dari BMTY-BMT tersebut, menunjukkan kemampuan PINBUK sebagai sebuah blok historis yang merepresentasikan hubungan resiprokal antarwilayah aktivitas politis, aktivitas ekonomi, serta wilayah aktivitas etik dan ideologi, telah dapat membangun gerakan kontra hegemoni di lingkungannya, yang meskipun telah melampaui fase korporasi, tetapi belum dapat mencapai fase hegemoni. sedangkan adanya perbedaan-perbedaan dari BMT-BMT tersebut, disebabkan karena adanya perbedaan proses penetrasi kultural dalam gerakan kontra hegemoni yang terjadi. Adanya proses penetrasi kultural tersebut sebagai konsekuensi terdapatnya kemerdekaan dari para pendiri dan pengelola BMT dalam memelihara ideologinya sendiri, serta kemampuan untuk mengartikan kesadaran mereka sendiri.

Di Indonesia Eksekusi Pidana Mati menimbulkan Pro dan Kontra yang sampai saat ini masih hangat untuk dikaji. Selama periode dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terdapat 106 narapidana yang telah dijatuhi pidana mati. Dari 106 Terpidana tersebut, terdapat 18 narapidana yang telah di eksekusi, dan masih terdapat 88 narapidana yang masih menunggu eksekusi. Sebagian dari jumlah tersebut telah mengajukan grasi kepada Presiden dan kesemuannya telah ditolak, artinya mereka dalam proses menunggu untuk dilakukannya eksekusi mati. Kebijakan tentang penundaan dalam penerapan pidana mati menimbulkan efek yang berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, seperti: (a) terjadinya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan terpidana mati tidak bisa menggunakan hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dimata hukum, (b) adanya perlakuan yang diskriminatif yakni dengan membeda-bedakan masa hukuman antara terpidana mati yang satu dengan yang lainnya, (c) selain itu juga adanya indikasi penyiksaan terhadap terpidana mati yakni dengan memberlakukan pidana mati ditambah dengan pidana penjara (dalam kurun waktu yang tidak menentu). Hal ini pada gilirannya akan memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Untuk itu pada awal buku menguraikan Tentang Sistem Peradilan Pidana dan pemidanaan serta Tentang Pidana Mati Terpidana Narkotika yang dapat dijadikan dasar penulisan. Selain itu pendiskripsian karakteristik eksekusi pidana mati terhadap narapidana narkotika dengan mengkaji data terpidana mati serta dalam menjawab Faktor-faktor yang mempengaruhi eksekusi mati terhadap narapidana narkotika dianalisis dengan menggunakan Teori menurut Soerjono Soekanto.

Penulisan buku ini, merupakan bagian dari luaran wajib Hibah Integrasi Tridharma Universitas Muhammadiyah Surakarta guna mengurai permasalahan masih belum optimalnya pelaksanaan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya sumber daya alam bidang pertanahan yang perlu diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Buku ini berupaya untuk menawarkan sebuah ilmu hukum baru, yaitu ilmu hukum profetik, yang terutama akan dilakukan dengan mengkaji aspek asumsi dan model dari basis epsitemologinya. Ilmu hukum ini diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif dalam proses pembangunan ilmu hukum yang saat ini sangat didominasi oleh pemikir dan filosof dari madzab filsafat hukum positivistik.