Search

Buku ini disusun berdasarkan sistematika pemikiran dengan tema besar “Pengantar Hukum Agraria” yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa hingga praktisi di bidang hukum Agraria untuk memperkaya wacana keilmuan mengenai perkembangan Hukum Agraria di Indonesia. Beberapa bagian dalam buku ini juga mencoba membahas mengenai pentingnya peran Negara yang berdasarkan konstitusi berperan dalam menghilangkan dualisme hukum di bidang agraria serta memberikan kepastian hukum atas hak­hak seseorang atas tanah melalui kebijakan­kebijakan di bidang pertanahan. Kebijakan tersebut dalam perkembangannya terjadi alih fungsi lahah yang diterapkan dengan mengutamakan persediaan tanah bagi usaha­­usaha di bidang industri, perkebunan besar dan pembangunan perumahan mewah (property) yang dikenal sebagai “real estates” di kota­kota besar, dengan menggunakan tanah­tanah yang dimiliki oleh rakyat, termasuk yang semula diperuntukkan bagi usaha pertanian. Hal ini didukung dengan perubahan kebijakan di bidang agraria yang terbukti semakin menjauh dari fungsi iisocial tanah itu sendiri.

Buku yang diberi judul Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing merupakan salah satu buku yang diharapkan dapat menunjang perkuliahan, yang ada di, mengingat langkanya buku-buku penunjang sejenis, penulis berharap semoga tulisan singkat ini dapat memberikan kontribusi yang berarti.

Buku ini disusun berdasarkan sistematika pemikiran dengan tema besar “Pengantar Hukum Agraria” yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa hingga praktisi di bidang hukum Agraria untuk memperkaya wacana keilmuan mengenai perkembangan Hukum Agraria di Indonesia. Beberapa bagian dalam buku ini juga mencoba membahas mengenai pentingnya peran Negara yang berdasarkan konstitusi berperan dalam menghilangkan dualisme hukum di bidang agraria serta memberikan kepastian hukum atas hak­hak seseorang atas tanah melalui kebijakan­kebijakan di bidang pertanahan. Kebijakan tersebut dalam perkembangannya terjadi alih fungsi lahah yang diterapkan dengan mengutamakan persediaan tanah bagi usaha­­usaha di bidang industri, perkebunan besar dan pembangunan perumahan mewah (property) yang dikenal sebagai “real estates” di kota­kota besar, dengan menggunakan tanah­tanah yang dimiliki oleh rakyat, termasuk yang semula diperuntukkan bagi usaha pertanian. Hal ini didukung dengan perubahan kebijakan di bidang agraria yang terbukti semakin menjauh dari fungsi iisocial tanah itu sendiri.