Search

This book critically analyses fundamental principles of EU law for the control of international economic crime. Discussing how the reporting system and the exchange of information are at the heart of the global anti money laundering regime, the study also looks at the inferential force of financial intelligence in criminal proceedings and the responsibilities this places on prosecutors and criminals alike.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu ciri dalam praktik hukum, yakni aspek lawmaking process (pembentukan hukum), pada konteks isu metodologis, naskah akademis, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, reformasi legislasi, reformasi parlemen, bahkan isu kualitas legislasi dan regulasi dalam kerangka pembangunan nasional, menjadi segmen-segmen elementer terhadap kajian pembentukan peraturan perundang-undangan. Penguatan dan pembenahan dalam pembentukan undang-undang merupakan kerangka pemikiran yang komprehensif dalam rangka menempatkan kekhasan nilai-nilai Pancasila dalam kajian Filsafat Ilmu Hukum, baik dari segi ontologis/hakekat, aksiologis/kegunaan atau nilai yang terkandung terefleksi atau terimplementasi, maupun epistemologi/metodologis atau cara dalam mewujudkan kerangka pemikiran Pancasila dalam perspektif Filsafat Ilmu Hukum terhadap penguatan dan pembenahan pembentukan undang-undang. Luasnya cakupan persoalan sebagaimana diuraikan dalam paragraf pertama, tampak menggambarkan pentingnya penelusuran lebih detil dan mendalam, serta disertai dengan konteks teoritik aplikatif untuk membenahi dan menguatkan prinsip-prinsip dalam perwujudan pembentukan undang-undang yang sejalan dan selaras dalam koridor prinsip konstitusionalisme, negara hukum, asas-asas hukum terkait, maupun nilai-nilai yang telah diakui secara global oleh masyarakat beradab (civilized nations).

There are approximately ten million Roma in Europe, making them the continent’s largest non-territorial minority. Despite this fact, the Roma continue to experience routine discrimination and marginalization in European countries. As a result they are seldom engaged in national political activism and are frequently at the bottom of the economic and social ladder. The severity of exclusion experienced by the Roma in societies which have long paid heed to the notion of individual, universal human rights – combined with their geographical dispersal and heterogeneous nature – makes the study of the Roma highly informative. This book examines the theoretical debate concerning the most appropriate way of protecting the fundamental human rights of the Roma, which also illuminates ways in which the rights of minority groups can be protected more generally. As a result, this work will be a valuable resource for social scientists and practitioners in the field of human rights.

Aktualisasi Pancasila merupakan menjadikan betul betul ada lima aturan prilaku yang baik yang berupa nilai-nilai terkandung pada setiap sila sila Pancasila yang termuat dalam alinea keempat pembukaan UUDNRI 1945 tersebut ke dalam undang-undang di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila tersebut menjadi ada dalam sebuah undang-undang terutama sekali dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan undang-undang yakni pada tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, danpengundangan. Hal ini didasari bahwa Undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dalam pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni UUDNRI 1945 yang di dalamnya juga terdapat Pancasila sebagai sumber hukum sebagaimana tercantum dalam alinea ke IV pembukaan UUDNRI 1945. Undang-Undang inilah yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Buku ini hadir dalam upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman akan aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam tahapan pembentukan undang-undang, sebagai hasil penelitian disertasi penulis. Selain itu, pemahaman akan aktualisasi Pancasila sebagai sumber hukum dalam tahapan pembentukan undang-undang pertama, menjadi pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk menjadikan nyata nilai-nilai Pancasila ke dalam norma hukum. Kedua, menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mengontrol pembentuk undang-undang. ketiga, menjadi pedoman bagi lembaga terkait dalam melakukan evaluasi kesesuaian nilai-nilai Pancasila dalam undang-undang yang telah diundangkan.