Search

Southeast Asia is sub-region of Asia that consists of 11 countries that spread out from the eastern China to India and are so rich in religion, culture, and history diversities. Ten of the 11 countries are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). In terms of economy, most of them are within the World Bank classification of lower-middle income economies. Although classified as the lower-middle income economies, Southeast Asian countries have been praised as having buoyant economies, healthy investment, and growing trade ties. These economic potentials are in conjunction with the dynamic political sphere in the Southeast Asian countries. Recent increasing confrontation between China and the U.S. have also created the geopolitical uncertainty which threatens the economic growth in the region. All these economic and political events in the region are closely related to international law since they are dealt with legal entities beyond their own jurisdiction. This book would discuss various contemporary issues of international law that occurred in or related to countries located in the Southeast Asian region. There are 9 articles in this book. The articles would exhibit the relationship of international law and national law

Southeast Asia is sub-region of Asia that consists of 11 countries that spread out from the eastern China to India and are so rich in religion, culture, and history diversities. Ten of the 11 countries are members of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). In terms of economy, most of them are within the World Bank classification of lower-middle income economies. Although classified as the lower-middle income economies, Southeast Asian countries have been praised as having buoyant economies, healthy investment, and growing trade ties. These economic potentials are in conjunction with the dynamic political sphere in the Southeast Asian countries. Recent increasing confrontation between China and the U.S. have also created the geopolitical uncertainty which threatens the economic growth in the region. All these economic and political events in the region are closely related to international law since they are dealt with legal entities beyond their own jurisdiction. This book would discuss various contemporary issues of international law that occurred in or related to countries located in the Southeast Asian region. There are 9 articles in this book. The articles would exhibit the relationship of international law and national law

Buku ini berusaha untuk mengatasi kesenjangan antara konsep dan pengelolaan manajemen pendidikan. Di satu sisi, kita diajak untuk memahami konsep-konsep dasar manajemen pendidikan, yang meliputi teori-teori penting tentang kepemimpinan, pengelolaan sumber daya manusia, pengorganisasian, dan perencanaan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Di sisi lain, kita juga dihadapkan pada kajian tentang bagaimana konsep-konsep tersebut diterjemahkan ke dalam praktik yang konkret dalam pengelolaan pendidikan, baik di tingkat kebijakan, institusi pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari di sekolah.

Isi buku ini lebih berfokus pada pemotivasian, pencerahan, dan hal-hal yang praktis. Buku ini sangat bermanfaat bagi para remaja, mahasiswa, dosen, pembisnis, pegawai, kalangan professional, tokoh masyarakat yang ingin menjadi fasilitator dan motivator untuk kesejahteraan, atau siapa saja yang ingin memajukan bisnisnya atau organisasinya. Pada buku ini, diselipkan quotation untuk memperkuat pernyataan – pernyataan atau teori – teori yang dikemukakan.

Implementasi program Perhutanan Sosial (PS) penuh dengan tantangan dan perdebatan tentang apakah dan bagaimana PS di Indonesia dapat memberikan kepastian hak tenurial bagi masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Khusus untuk wilayah Maluku dan Papua yang memiliki sejarah penguasaan lahan hutan yang cukup beragam dan karakteristik sosial budaya yang spesifik akan memberikan dampak yang berbeda dari implementasi PS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan role model PS di Maluku dan Papua yang mendukung kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut didukung dengan kajian tentang: (1) Implementasi skema PS di Maluku dan Papua; (2) Pengelolaan kawasan, kelembagaan dan usaha PS; (3) Dampak implementasi PS terhadap masyarakat dan hutan; (4) Sistem tenurial lahan hutan dalam pengelolaan PS dan (5) Akses legal dan potensi konflik. Metode penelitian menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penentuan Lokasi dilakukan secara purposive yang mewakili keempat provinsi dalam wilayah kerja BPSKL Maluku Papua dan mewakili implementasi skema PS. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara rumah tangga, diskusi kelompok terfokus, dan wawancara secara mendalam dengan informan kunci. Analisis diskriptif kualitatif dilakukan dengan pendekatan triangulasi sumber dan teknik untuk mendapatkan analisis yang kredibel. Selanjutnya dilakukan sintesis terhadap hasil kajian untuk menentukan role model PS yang terdapat di wilayah Maluku Papua. Hasil Kajian menunjukan bahwa Implementasi PS keempat lokasi studi mencakup skema HD, HKm, dan HTR sudah mendapatkan SK Gubernur/Walikota dan Menteri Kehutanan sejak pengelolaan dilakukan oleh BPDAS dan BP2HP. Selanjutnya BPSKL Wilayah Maluku Papua melakukan penataan lokasi dan penguatan kelembagaa dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemberian bantuan alat ekonomi. Pengelolaan kawasan pada keempat lokasi studi mencakup kawasan HP, HPT dan HL dengan melakukan pengelolaan lahan agroforestry dengan penanaman berbagai jenis tanaman pertanian dan kehutanan. Pengembangan kapasitas kelembagaan PS yang telah dilakukan seperti kegiatan pelatihan, sekolah lapang dan studi banding ke lokasi-lokasi PS yang sudah maju. BPSKL Maluku Papua telah membentuk 45 unit KUPS dengan bantuan alat ekonomi produktif sebanyak 18 unit. Dampak social yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya implementasi PS masih terbatas pada perubahan pengetahuan tentang akses yang diberikan secara legal bagi masyarakat untuk mengusahakan lahan hutan. Lahan hutan yang dimaksudkan adalah lahan yang secara de facto telah diusahakan oleh masyarakat secara turun temurun dan penguasaannya dibedakan berdasarkan hak adat yang berlaku. Kesesuaian dengan nilai dan norma yang berlaku dalam pengelolaan hutan khususnya nilai kebersamaan masih belum dintegrasikan sehingga muncul kecemburuan bagi anggota yang tidak dilibatkan dalam kelompok PS. Dampak ekonomi masih terbatas pada pengetahuan tentang bantuan alat ekonomi dan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu penting untuk menambah pendapatan masyarakat. Produk yang diusahakan dari adanya pelatihan penggunaan produk ekonomi masih terbatas pada saat pendampingan kegiatan tersebut, selanjutnya masyarakat tidak dapat mengusahakan karena berbagai kendala teknis maupun modal dan pemasaran. Pendapatan yang diperoleh kelompok PS pada saat studi lebih pada beragam mata pencaharian yang diusahakan setiap keluarga. Dampak ekologi untuk kelestarian hutan dengan adanya implementasi PS, bagi masyarakat hal tersebut sudah diupayakan dengan berbagai kearifan local dan pengetahuan secara turun temurun untuk menjaga hutan. Hutan merupakan sumber penghidupan bahkan dianggap sebagai “air susu ibu” sehingga persoalan kelestarian hutan bagi masyarakat pada setiap lokasi studi menjadi hal yang sangat penting, bahkan dengan adanya implementasi PS bagi mereka sangat baik sekali karena mereka sendiri yang akan menjaga hutan tersebut. Impleemntasi PS juga bermanfaat membatasi pihak lain untuk mengambil hasil hutan tersebut selain dari masyarakat sendiri yang telah memiliki hak legal. Sistem tenurial masyarakat sangat penting diperhatikan dalam implementasi PS karena terdapat penguasaan secara adat yang dapat mendukung program PS. Pengaturan tenurial lahan secara adat memungkinkan masyarakat bertanggungjawab menjaga lahan hutan agar lestari dan manfaat hutan dapat dirasakan secara langsung dan sepenuhnya bagi yang mengelola. Berkaiatn dengan hal tersebut maka akses legal yang diberikan harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku didalam kelompok masyarakat sehingga tidak ada konflik yang terjadi antar marga di dalam kelompok maupun konflik antar anggota masyarakat yang tergabung dalam kelompok PS dan yang tidak. Role model yang ditemukan pada keempat lokasi kajian lebih pada pembelajaran untuk tindakan antisipasi dan motivasi dalam keberlanjutan pengelolaan PS pasca ijin. Kemampuan adaptasi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi keluarga telah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang diberikan kepada mereka. Masyarakat dengan kesadaran dan tanggungjawab sendiri akan terlibat dalam peluang ekonomi tersebut, walaupun sifatnya sementara, karena ada beragam mata pencaharian yang diusahakan oleh setiap keluarga. Modal social masyarakat di desa kajian mencakup kepercayaan dan kerjasama serta jaringan sangat berpotensi diperhatikan dalam implementasi program PS. Pengetahuan tentang kelestarian hutan telah berkembang dalam masyarakat, sehingga program PS untuk kelestarian hutan memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terlibat dalam program tersebut. kebutuhan pendamping telah menghasilkan dinamika kelompok PS yang mendorong pelaksanaan program sampai pada tahap memperoleh manfaat usaha PS. Kajian dampak PS di Maluku dan Papua pada tahap awal merupakan dasar yang dapat dijadikan pembelajaran untuk implementasi program PS selanjutnya. Dukungan berbagai pihak khususnya pada masing-masing lokasi studi (kabupaten/kota) menjadi penting untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dengan menjaga kelestarian hutan. BPSKL Maluku Papua menjadi pihak utama untuk merealisasikan program PS memiliki tanggungjawab sampai pada produk yang dihasilkan dan luasan hutan tetap terjaga, dengan mengupayakan kemandirian masyarakat untuk keberlanjutan program PS.

Buku Lima Pilar Kepemimpinan ini adalah sebuah oase yang menyegarkan tandusnya padang pasir nilai dan etika, serta praktek kepemimpinan di Indonesia. Masyarakat sudah muak dipertontonkan kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan, dan rendahnya moralitas sang pemimpin. Diawal muncul sang pemimpin tampil dengan segenap citra yang hebat luar biasa, dielu-elukan bak selebritis tersohor, kiprah dan sumbangan, donasi yang membuat orang terkesima. Tetapi diakhir, saat masih menjabat atau purna tugas, dimana saatnya harus berbagi dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk keluarga, di kala harus mencurahkan diri untuk sosial keagamaan, ternyata harus merenung, berzikir, beribadah, dan habiskan waktu dibalik jeruji besi. Penulis buku ini orang yang saya kenal betul rekam jejaknya, kiprah, karya pengabdiannya, dengan sangat apik mengurai berbagai aspek kepemimpinan, menemukan lima simpul yang menjadi daya ungkit sekaligus milestone dari kepemimpinan. Disamping itu pesan yang dikemas sarat dengan nilai nilai, etika, budaya,teori dan praktek kepemimpinan yang membumi dan mengakar dari khasanah bangsa Buku ini ditulis dengan lengkap, baik berupa teori-teori kepemimpinan, karakteristik utama pemimpin yg bermutu yang dihimpun menjadi lima kelompok yang disebut lima pilar kepemimpinan kemudian dijelaskan secara detail disertai ilustrasi kasus dan quotation yang menggugah. Beberapa quotation membuat kita hanyut dan tergugah karena disajikan dalam bentuk puisi cantik yang dibuat oleh penulis sendiri dengan singkatan nama ''ajd''. Memang saya kenal penulis selain berperan sebagai dokter, direktur rumah sakit, direktur pascasarjana, dosen, juga seorang seniman

Perkembangan teori hukum tidak terlepas dari dinamika sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat. Dalam era digital dan globalisasi, hukum menghadapi tantangan baru yang memerlukan pendekatan yang inovatif dan komprehensif. Oleh karena itu, pemahaman tentang teori-teori hukum yang solid dan aplikatif menjadi semakin penting. Buku ini menyajikan teori-teori hukum utama dan berbagai pendekatan, lengkap dengan sejarah, perkembangan, dan contoh penerapannya dalam menganalisis permasalahan hukum yang aktual. Buku ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 15 bab, meliputi berbagai teori hukum secara mendalam: Pengantar Ilmu Hukum, Sejarah Perkembangan Teori Hukum, Positivisme Hukum, Teori Hukum Alam, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum, Teori Filsafat Hukum Pancasila, Hermeneutika Hukum, Sistem Hukum dan Negara Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dalam Hukum, Teori Pengendalian Sosial dalam Hukum, Teori Keadilan dan Kepastian Hukum, Hierarki Hukum dan Teori Perundang-Undangan, Penerapan Teori Hukum dalam Studi Kasus, Hukum dan Kebijakan Publik, Teori Kontrak dan Perjanjian dalam Hukum Perdata.

Buku ini ditulis terdorong oleh banyaknya pembelian – pembelian yang tidak efisien dan berdasar pengaruh emosi yang kuat. Para penjual produk sudah semakin maju, mereka sudah ditunjang oleh berbagai riset mengenai perilaku konsumen khususnya perilaku pembelian, pengetahuan dan keterampilan menjual. Informasi yang memadai tentang produk dan penjual menjadi kata kunci dalam buku ini.