Search

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) ini disusun dalam kerangka komitmen Muhammadiyah, khususnya Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjadikan PTMA sebagai perguruan tinggi yang sadar mutu. Muhammadiyah menyadari pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di PTMA ini senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman. Penyusunan Pedoman SPMI 4.0 PTMA ini telah melalui serangkaian tahapan. Mulai dari rapat-rapat pembahasan, Workshop SPMI dengan berbagai pihak terkait guna mendapatkan masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu perguruan tinggi, hingga pembahasan pedoman ini memenuhi tingkat kelengkapan (komprehensif) dari standar yang diharapkan. Kehadiran pedoman ini diharapkan membantu PTMA untuk menyusun, mengimplementasikan, mengevaluasi, serta melakukan tindak lanjut perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) SPMI di lingkungan masing-masing. Harapan kami tata kelola PTMA senantiasa berbasis pada mutu terstandar yang pada gilirannya berimplikasi pada kepuasan stakeholder (customer satisfaction) PTMA dan akhirnya PTMA akan selalu menjadi rujukan pada pilihan utama perguruan tinggi yang bermutu dalam skala lokal, nasional, regional, bahkan internasional.

Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, khususnya di Indonesia sangat kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju. Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial dan politik. Pemenuhan kebutuhan perumahan atau peremajaan lingkungan kumuh berkaitan dengan ketersediaan lahan. Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat kota serta efisiensi dalam belanja masyarakat. Manajemen lingkungan perkotaan merupakan unsur manajemen perkotaan yang mensyaratkan dipenuhinya pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota, kejelasan fungsi atau kewenangan unit-unit baru yang dibentuk, integrasi internal antara lembaga pemerintah daerah dengan unit-unit pemerintah pusat di daerah, dan koordinasi yang mantap antar unit-unit pemerintahan. Dalam buku ini akan dibahas beberapa tema dan sub-tema yang relevan mengenai implikasi dari pertumbuhan kota yang cepat terutama di Indonesia terhadap perubahan manajemen pemerintahan, konflik kepentingan dalam perebutan ruang, pelaksanaan rencana kota, pelayanan publik, dan analisis sosio-politik pada pengelolaan lingkungan.

Implementation of knowledge management in public organization in Indonesia.

Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan.Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep welfare state (negara kesejahteraan). Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Secara teoretis belum ada buku yang membahas secara khusus tentang hukum tata ruang. Oleh karena itu, terbitnya buku Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah sudah selayaknya disambut karena buku ini membe­rikan inspirasi pengkajian lebih dalam tentang hukum tata ruang. Buku ini ditulis Juniarso Ridwan yang merupakan seorang birokrat, ilmuwan, dan sekaligus budayawan sehingga akan memberikan nuansa praktis, kajian keilmuan dan bentuk kearifan dalam mengkaji hukum tata ruang; sementara penulis lainnya, Ahmad Sodik sebagai dosen dan konsultan akan memberikan pula nuansa yang praktis tetapi tetap akademis. Isi buku ini cukup menarik dan komprehensif karena berisi kajian yang membahas teori hukum tata ruang secara umum, hubungan penataan ruang dengan hukum tanah dan lingkungan hidup, hukum perizinan, kerjasama antardaerah, dan peranan swasta dalam penataan ruang. Buku ini diharapkan dapat membekali para dosen, birokrat, politikus-politisi, dan para praktisi di bidang tata ruang dalam memandang, menetapkan pijakan dan melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari (ilmu) hukum.

Buku "Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 dan Society 5.0" adalah sebuah panduan menyeluruh yang menggali esensi literasi digital dalam era revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Buku ini membahas peran serta konsep dasar teknologi, dan merinci isu-isu kritis seperti keamanan, dan jaringan komputer. Selain itu buku ini juga membahas implikasi teknologi digital pada kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pendidikan, dan strategi pemasaran melalui Digital Marketing. Penjelasan mendalam juga diberikan terkait kecerdasan buatan, E-Government, dan peran vital start-up digital dalam mendorong inovasi. Buku ini juga mendorong pembaca untuk memahami tanggung jawab sosial dalam menghadapi perubahan yang cepat ini. Buku ini tidak hanya menyajikan informasi, tetapi juga menjadi teman setia bagi mereka yang ingin meresapi dan menerapkan literasi digital secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mendalam, buku ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kompleksitas dunia digital dengan pemahaman yang lebih baik, membantu mereka menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dalam era teknologi yang terus berkembang.

Isu dan masalah perkotaan di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, khususnya di Indonesia sangat kompleks dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara industri maju. Masalah ekonomi berkaitan erat dengan masalah sosial dan politik. Pemenuhan kebutuhan perumahan atau peremajaan lingkungan kumuh berkaitan dengan ketersediaan lahan. Pengelolaan lingkungan merupakan salah satu tugas penting pemerintah dalam hal memberikan pelayanan keamanan dan kesehatan masyarakat kota serta efisiensi dalam belanja masyarakat. Manajemen lingkungan perkotaan merupakan unsur manajemen perkotaan yang mensyaratkan dipenuhinya pemberian otonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota, kejelasan fungsi atau kewenangan unit-unit baru yang dibentuk, integrasi internal antara lembaga pemerintah daerah dengan unit-unit pemerintah pusat di daerah, dan koordinasi yang mantap antar unit-unit pemerintahan. Dalam buku ini akan dibahas beberapa tema dan sub-tema yang relevan mengenai implikasi dari pertumbuhan kota yang cepat terutama di Indonesia terhadap perubahan manajemen pemerintahan, konflik kepentingan dalam perebutan ruang, pelaksanaan rencana kota, pelayanan publik, dan analisis sosio-politik pada pengelolaan lingkungan.

Implementation of knowledge management in public organization in Indonesia.