Search

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat saait ini. Salah satu penyebabnya adalah tidak lain hasil dari kegiatan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun pelaku pendidikan. Seiring berkembangnya pembangunan perhatian terhadap analisis data penelitian telah berkembang pesat pula. Buku ini diharapkan dapat digunakan secara praktis sehingga peneliti atau akademisi menjadi lebih mudah dalam memilih penggunaan metode analisis data penelitian. Materi buku ini memuat informasi tentang pengertian, metode, prosedur, dan Teknik yang dapat diterapkan dalam analisis data penelitian. Penyajian tabel dan grafik, serta contoh-contoh penerapan dalam buku ini membantu menjelaskan konsep yang rumit menjadi lebih mudah dipahami. Dalam praktiknya, buku ini bermanfaat sebagai buku pendukung dalam melakukan analisis data penelitian, baik dalam bidang sastra, penelitian kuantitatif, dan penelitian kualitatif.

Dalam buku ini penulis lebih dahulu menjelaskan tentang fenomena pidato kenegaraan yang disampaikan oleh mantan Presiden AS, yakni Donald J Trump, konsep bahasa, kekuasaan, serta ideologi, dan dilanjutkan dengan konsep dasar retorik atau pidato, baik dari sisi sejarah maupun sekelumit teori tentang retorik itu sendiri, analisis wacana dalam berbagai perspektif, sebagai sebuah ilmu dan juga sebagai sebuah metode penulisan. Selain itu, buku ini membahas implikasi sosial dan politik dari penggunaan bahasa kekuasaan. Kami mengeksplorasi bagaimana bahasa digunakan untuk memperkuat hirearki sosial , menghasilkan ketidaksetaraan, dan mempertahankan struktur kekuasaan yang ada. Penulis juga menyoroti pentingnya analisis bahasa dalam memahami pertentangan sosial, perubahan sosial, dan perjuangan kekuasaan dalam masyarakat.

Sistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yakni bank konvensional dan bank syariah. Hal ini diakui dan dikenal sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan pembaruan UU No. 10 Tahun 1998. Dual banking system atau sistem perbankan ganda adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem ini, penerapan dan pengawasannya berlaku sama (equal treatment) antara bank konvensional dan bank syariah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Buku ini mengangkat isu seputar aspek hukum dalam pelaksanaan sistem perbankan ganda (dual banking system) di Indonesia. Beberapa materi yang akan pembaca temui di dalam buku ini di antaranya mengenai bank sebagai lembaga intermediasi, hubungan hukum antara bank (konvensional dan syariah) dan nasabah, kegiatan usaha bank, termasuk di dalamnya mengenai penerapan manajemen risiko. Kemudian diuraikan pula mengenai prinsip kehati-hatian pada kegiatan usaha perbankan, serta pengawasan perbankan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan paparan tersebut serta penyajian yang lugas dan komprehensif, buku ini akan bermanfaat bagi pembaca, balk mahasiswa maupun praktisi hukum dan perbankan, dalam memahami materi hukum perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank konvensional maupun bank syariah. ------- Penerbit Kencana (Prenadamedia Group)

Perkembangan perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari peranannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya keberlanjutan, keadilan, dan keberkahannya. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan Islam, perbankan syariah memegang peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan bank syariah di Indonesia, tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persentuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat. Mau tidak mau, bank syariah harus menyesuaikan dengan habitat barunya. Walaupun pada asalnya, dalam sistem hukum islam tidak mengenal adanya sistem perbankan, namun banyak istilah dalam dunia perbankan yang berasal dari istilah dalam hukum islam. Dalam praktiknya, terkadang perbankan syariah menggunakan aturan-aturan yang sudah lazim dipakai dalam dunia perbankan, baik produk hukum nasional maupun lembaga hukum barat yang terus dipakai dalam praktik. Ketentuan tentang muamalah, khususnya yang menyangkut masalah perbankan, kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman.

Filsafat hukum bertumpu pada renungan dan hasrat manusia cerdas sebagai subjek hukum yang hidup di dalam dinamika hukum. Oleh sebab itu, filsafat hukum tidaklah dapat dilepaskan dari manusia yang berperan sebagai subjek hukum maupun subjek filsafat, karena manusia membutuhkan hukum dan hanya manusia yang sesungguhnya lah yang mampu berfilsafat, ini merupakan capaian tertinggi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Filsafat hukum relevan dalam upaya pembangunan hukum yang seutuhnya. Hal ini disebabkan tugas filsafat hukum adalah untuk menjelaskan sejelas-jelasnya fondasi nilai hukum tersebut secara filosofis, yang mampu memformulasikan cita-cita kemaslahatan dalam wujud damai dan sejahtera di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu melalui filsafat hukum pula secara radikal akan mengubah hasrat manusia melalui paradigma hukum guna memenuhi tuntutan perkembangan hukum pada suatu masa dan tempat tertentu. Penegakan hukum dan kemaslahatan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dan koheren dengan cita-cita hukum tersebut. Oleh karenanya, untuk merealisasikan pernormaan maupun konten dari norma tersebut harus ditentukan oleh keyakinan etis, keadilan, dan kemaslahatan, supaya norma yang telah dibakukan tersebut tidak menimbulkan suatu kondisi penyelewengan sistematis yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Hukum merupakan sumber kekuasaan berupa kekuatan dan kewibawaan dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tanpa kekuasaan adalah imajinasi, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah zalim. Sekalipun zaman berubah, masyarakat berubah hingga mengarah pada perubahan dan perkembangan hukum. Namun, idealnya cita-cita hukum tidak boleh berubah, untuk memastikan konsistensi terhadap pemenuhan dari cita-cita hukum inilah dibutuhkan adanya filsafat hukum.

On the beliefs of various Javanese spiritual movements.

Jika dulu kita sering mendengar kampus memiliki pesantren, kini kita juga perlu mengetahui bahwa pondok pesantren juga memiliki perguruan tinggi. Bukan perguruan tinggi pada umumnya, kampus yang hanya bisa didirikan di lingkungan pesantren ini basis kurikulum dan corak kajiannya secara keseluruhan berbasis pada kitab kuning. Perguruan tinggi khas pesantren yang dimaksud di sini tak lain dan tak bukan adalah Ma'had Aly. Meski setara kampus, kurikulum Ma'had Aly berbeda dengan sekolah tinggi atau universitas. Ma'had Aly hanya boleh membuka satu program studi yang spesifik (takhasus). Misalnya prgram studi takhasus ilmu fikih, takhasus al-Quran, takhasus ilmu Hadits dan lain sebagainya. Jawa Timur adalah provinsi dengan lumbung Ma‟had Aly yang bisa dikatakan paling banyak di Indonesia. Tak kurang dari 27 Ma‟had Aly tersebar di Jawa Timur sebagaimana yang ada di dalam buku ini. Untuk mengetahui bagaimana spesifikasi dan keunggulan masing-masing Ma‟had Aly,buku ini hadir di tengah-tengah anda sekalian. Di dalam buku ini, dijelaskan tentang sejarah, kekhasan kurikulum, kompetensi tenaga pendidik dan orientasi khusus pada kajian masing-masing Ma'had Aly.

Buku Hukum Waris Islam lahir untuk membahas persoalan-persoalan waris yang disajikan dalam bentuk sederhana dari ilmu fiqih yang sedemikian luas. Buku ini akan menyajikan berbagai informasi terkait masalah waris kekinian, dan berbagai perbedaan pendapat para ahli dalam menyikapinya. Lalu pilihan kami serahkan kepada para pembaca. Pemikiran progresif tentang golongan penerima waris dan pembagiannya dipelopori oleh para pegiat keadilan dan gender yang melihat fiqih mawaris masih bias gender dan belum memenuhi nilai-nilai keadilan dalam kultur masyarakat Indonesia khususnya