Sejarah dan Kedudukan pengaturan Judicial Review di Indonesia: Kajian Historis dan Politik Hukum.

Mengenal Pengujian Norma Hukum

Setelah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan atau yang populer dengan istilah judicial review menjadi sebuah kajian akademik yang menarik. Selain karena adanya pembentukan lembaga baru yang salah satu kewenangannya adalah menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, hal tersebut juga karena tidak lagi memusatnya kekuasaan negara hanya pada satu cabang kekuasaan negara, yaitu presiden atau eksekutif. Sehingga, norma hukum atau peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945 saat ini banyak yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Keadaan ini memang positif dalam rangka memberikan jaminan perlindungan yang lebih terhadap hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Sebab, sangat mungkin terjadi tidak sedikit materi/isi dari peraturan perundangundangan yang merugikan hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi.