Hukum Perbankan Indonesia

Hukum perbankan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan dan undang-undang utama, dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas utama. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah dasar hukum yang mengatur kegiatan perbankan di Indonesia. Buku berjudul “Hukum Perbankan Indonesia” ini menawarkan berbagai referensi terkait tentang Ruang Lingkup Hukum Perbankan, Lembaga Keuangan di Indonesia, Fungsi dan Tujuan Lembaga Perbankan, ank Sentral Indonesia, ahasia Bank, Simpanan Nasabah, Bank Konvensional Yang Berlaku di Indonesia, Bank Digital Yang Berlaku di Indonesia, Perlindungan Dana Simpanan Nasabah, Modal Sebagai Sumber Dana Perbankan, Kegiatan Bank Menghimpun Dana, Kegiatan di Bidang Perkreditan, Tindak Pidana Perbankan, serta Modus Tindak Pidana perbankan yang berkembang. Ditulis oleh para akademisi yang berkecimpung didalamnya menjadikan buku ini menjadi salah satu referensi wajib untuk memahami Hukum perbankan di Indonesia.